Wartapembaruan.co.id, Jambi ~ Aksi damai yang dilakukan kelompok tani Sejatera Jaya Bersama dan kelompok tani Maju bersama, Desa Bukit jaya dan tanjung lebar kabupaten Muaro Jambi, Aksi dimulai dengan melakukan long mark dari pendopo kantor gubernur jambi menuju pelataran kantor gubernur jambi aksi dipimpin oleh Bintang, Kamis 15/06/2023.
Aksi demo dihadiri oleh masa berjumlah sekitar 800 orang terdiri dari gabungan kelompok tani Sejatera Jaya Bersama dan kelompok tani Maju Bersama, 10 orang ormas pendaping garda juang Indonesia DPW Provinsi Jambi, Personel pengaman demo terdiri dari personel Polsek,Polresta, dan Polda jambi.
Orasi dan yel-yel di lakukan didepan pelataran kantor gubernur jambi, wakil para kelompok tani menyampaikan kalau aksi hari ini adalah aksi yang kedua dilakukan, sebelumnya juga telah dilakukan aksi di sungai bahar, yaitu di desa tanjung lebar.
" Orasi juga meneriakkan memperjuangkan hak-hak masyarakat di kembalikan dimana selama ini yang telah dikuasai oleh perusahaan PT Sungai Bahar Pasifik, dan yang kami perjuangkan adalah hak petani "
Tujuan Aksi para kelompok tani kali ini adalah meminta kepada Gubernur jambi dan para penegak hukum dalam hal ini kepolisian Jambi untuk menegakkan keadilan untuk hak-hak petani.
Begitu juga meminta kepada polda jambi untuk memeriksa batas-batas dan luasan HGU perusahaan PT Sungai Bahar Pasifik segera di periksa.
Akhirnya dari pemda provinsi jambi memfasilitasi diruang Sekda 7 orang dari perwakilan terdiri dari ketua kelompok tani Sejatera Jaya Bersama Budiwiyono, kades Bungku Ardani, kades Bukit Jaya Hairuddin dan ketum ormas Garda Garda Juang Indonesia, Aisyah serta koordinator Aksi Lenny Ningsih, dari pemda diwakili oleh Asisten III bidang administrasi umum setda provinsi jambi Jangcik, BPN bagian sengketa, Taufik, Kesbangpol, Polresta serta Polda Jambi.
Dalam pertemuan ini Jangcik mewakili gubernur Jambi membacakan tuntutan kedua kelompok tani antara lain yaitu:
1. kelompok tani meminta PT Sungai Bahar Pasifik untuk mengembalikan lahan masyarakat yang ditukar guling.
2. kelompok tani meminta perusahaan mengembalikan lahan kepada ahlu waris yang terkena HGU yang tidak ada kejelasannya.
3. kelompok tani meminta kepada gubernur jambi/ ketua DPRD Provinsi Jambi agar memerintahkan kepada instansi terkait,agar HGU PT Sungai Bahar Pasifik diukur ulang baik yang berada di Muaro Jambi maupun di Batanghari dan segala kelebihan lahan yang diduga melebihi HGU perusahaan untuk dikembalikan ke kelompok tani.
4. kelompok tani meminta segala pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan baik itu tukar guling, jual beli dan terbitnya sporadik yang berada dihutan kawasan maupun jenis lainnya yang telah merugikan masyarakat agar di proses secara hukum.
Dalam kesempatan ini Jangcik mengatakan berhubung bapak gubernur sedang tugas di Bali dan wakil gubernur berada dibatang hari jadi saya mewakili hari ini, katanya
Jangcik juga menyampaikan kepada para perwakilan aksi, gubernur adalah perpanjangan tangan pemeritah pusat di daerah jadi semua persoalan yang terjadi didaerah, daerah akan mengakomodir ini semua, ucapnya
Jangcik juga mengucapkan terimakasih kepada perwakilan aksi sudah dengan tertib melakukan aksinya damai dan tertib, dan semua tuntutan dari kelompok tani akan di sampaikan kesemua instansi yang terkait, terutama ATR BPN dan pihak kehutanan serta instansi lainnya, ujarnya.
Pada waktu yang samaTaufik yang mewakili BPN provinsi jambi menyapaikan akan melakukan mediasi para pihak supaya menyelesaikan masalah jangan menimbulkan lagi masalah baru, jadi mediasi untuk mencapai win win solusion, dan akan mengumpulkan data dan fakta-fakta, tidak bisa ujuk-ujuk melakukan pengukuran, karena semua itu ada hak suatu perusahaan yang dilindungi Undang-Undang, semua itu ada asfek pidana dan asfek perdata, Tuturnya.
Setelah selesai pertemuan dan menerima aspirasi dari kelompok tani Jangcik menyempatkan diri menemui para kelompok tani yang melakukan aksi di depan pelataran kantor gubernur dan peserta aksi akhirnya membubarkan diri.
Selanjutnya kelompok tani juga melakukan orasi di depan gedung DPRD Provinsi Jambi, berhubung tak ada anggota dewan yang berkantor karena semua dewan lagi reses di dapil masing-masing, akhir massa yang melakukan orasi membubarkan diri.
(tat)
