Rokan Hulu, Wartapembaruan.co.id -- Sorotan terhadap kinerja Anggota DPRD Rokan Hulu (Rohul) terus berlanjut. Dampak dari pengaruh pemberitaan yang sempat heboh kemarin, membuat Plt Sekretariat Dewan (Sekwan) Rohul, Drs. Sariaman, M.Si turut angkat bicara.
Lewat konfirmasi dengan media, Selasa (23/5), media ingin menggali informasi lebih jauh, mulai dari proses penyusunan anggaran sampai pelaksanaan kunjungan kerja atau dinas luar yang masuk dalam Kegiatan Sekwan Rohul.
Tak ingin melebar, dalam hal ini, Plt Sekwan Rohul hanya ingin memberikan keterangan terkait dugaan SPPD fiktif saja, "saya rasa secara normatif kami sudah melaksanakan proses SPPD dengan sesuai", sebut Sariaman.
Artinya seluruh schedule terkait SPT dalam satu acara sudah dilakukan sesuai dengan aturan. "Misalnya absensi dalam satu acara selalu diisi sesuai dengan daftar hadir Anggota", tambah Plt Sekwan Rohul ini.
Masih menurut Plt Sekwan Rohul, tak dipungkiri terdapat satu atau dua orang Anggota DPRD Rohul yang terlihat sudah pulang sebelum jadwal SPT selesai itu di luar faktor teknis."Sekali dua kali ada Anggota DPRD kelihatan pulang duluan, namun itu bukan karena mereka tak mengikuti acara", tepis Sariaman.
Menurut Plt Sekwan Rohul ini, dikarenakan selesai acara di siang/sore hari, namun jadwal pulang mereka keesokan harinya, dengan alasan tertentu mereka kejar pulang di malam hari.
Kalau mengacu pada keterangan Sariaman, dengan urgensi alasan apapun, bila rincian pembayaran SPPD, termasuk Penginapan dan biaya lainnya tetap dibayarkan sesuai SPT, tentu ini tetap menyalahi aturan.
Saat ditanya, indikasi SPPD fiktif ini dilakukan hampir di setiap kunjungan Kerja atau dinas luar, Sariaman pun enggan berspekulasi."Saya sekarang masih Plt Sekwan, per 01 April kemarin saya diangkat, selama 1 bulan ini hanya DL ke Pekanbaru saja mereka", tepis Plt Sekwan Rohul ini.
Dan ditanya apakah ada kepentingan politik di balik rutinitas permainan SPPD oleh Anggota DPRD Rohul, Plt Sekwan Rohul ini pun secara normatif menjawab hanya bekerja sesuai tupoksi dan baru diangkat sebagai Plt Sekwan Rohul baru bekerja sebulan terakhir.
Saat ditanya terkait Kegiatan yang tidak dilaksanakan namun Pembayaran SPPD nya tetap dibayarkan, Sariaman menjawab tidak benar terjadi di saat beliau menjadi Plt Sekwn Rohul saat ini. "Tak benar lah kalau sampai seperti itu", sebut Sariaman.
Namun Plt Sekwan Rohul ini lagi lagi enggan berspekulasi ketika ditanya rutinitas seperti ini kerap dilakukan oleh Anggota DPRD Rohul selama ini, jawaban Plt Sekwan ini pun sama terkesan normatif dan tak ingin masuk lebih jauh.
Padahal, masalah SPPD fiktif ini bukan merupakan hal atau temuan baru, hampir setiap tahun kita melihat pemeriksaan Inspektorat atau audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kepada berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
Belakangan dampak "Plesiran" sebagian Anggota DPRD di berbagai Daerah yang dilapis dengan Kunjungan Kerja (Kunker) atau Dinas Luar semakin menambah kuat dugaan SPPD fiktif yang dilakukan Anggota DPRD Rohul.
Apalagi setiap ada rasionalisasi anggaran, Kegiatan Kunjungan kerja atau Dinas Luar tidak ingin dikurangi nilai anggaran nya, dan sebagian OPD Pemkab dan Badan Anggaran DPRD lebih memilih mengurangi nilai anggaran di Kegiatan lain.
Harus ada transparansi yang jelas terkait Kegiatan SPPD yang dilakukan Anggota DPRD Rohul, tak tertutup kemungkinan jika indikasi ini mengarah kuat, audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bisa dilakukan agar setiap SPPD yang terpakai dapat digunakan dengan tepat dan ada manfaat yang dirasakan rakyat.(Rahmat)
