Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Pada tanggal 27 Mei 2023, Srikandi Energi Indonesia hadir sebagai panelis dalam forum internasional negara Uni Eropa di Jakarta. Dalam kegiatan yang bertemakan Youth for Energi yang membahas bagaimana percepatan transisi energi di indonesia.
Kegiatan tersebut mengundang narasumber di bidang energi antara lain Feby Tumiwa Direktur Eksekutif IESR, Swedish Energy Agency Paul Westin Senior Business Developer, Embassy of Denmark August Zachariae Head of Energy Cooperation, Pondera Consult Brent Elemans Country Director.
Annisa Nuril Deanty selaku Direktur Eksekutif Srikandi Energi Indonesia dalam forum tersebut menyampaikan terkait bagaimana perempuan berperan dalam transisi energi. Melihat kondisi geopolitik global saat ini, energi dikuasai oleh tiga pilar yaitu elite penguasa, elite politik, elit pengusaha.
"Isu energi tidak membumi, sehingga transisi energi yang menjadi komitmen oleh pemerintah hari ini hanyalah omong kosong belaka. Saat ini tantangan kita ada pada regulasi terkait dengan energi baru dan terbarukan. Kita menuju transisi energi namun belum punya regulasi terkait dengan energi baru dan terbarukan. Bahkan bauran energi yang ditargetkan oleh pemerintah di angka dua puluh lima persen sampai hari ini hanya mencapai 14 persen menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral," kata Annisa.
Dalam transisi energi perempuan harus dilibatkan secara masif, berkolaborasi untuk bisa mendapatkan energi bersih. "Realita saat ini perempuan hanya dijadikan obyek penggunaan energi, karena kebanyakan perempuan menjadi ibu rumah tangga secara otomatis mereka berdekatan dengan energi. Meskipun hari ini keterwakilan perempuan di parlemen maupun pemangku kebijakan ada, apakah pernah kita melihat perempuan di desa yang minim akses energi bahkan tidak ada listrik? ketimpangan ini yang harus pemerintah pikirkan dalam percepatan transisi energi," jelas dia.
Anissa dalam akhir paparannya menyebutkan, "Transisi energi jangan hanya jadi wacana, tapi harus dipersiapkan secara matang mulai dari regulasi bagaimana pemgembangan EBT sampai pada pola pendanaan EBT."
