PEKANBARU, Wartapembaruan.co.id -- Masyarakat Kota Pekanbaru ini siap sedia Bernazar, mempersiapkan Ribuan Bantuan Sosial (Bansos) untuk disalurkan kepada Masyarakat Miskin, seketika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memilih dan mengumumkan Penjabat (PJ) Walikota Pekanbaru yang "ber-Hidung Mancung"
Tagline itu disematkan oleh Koordinator Masyarakat Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya (Tampan) tersebut, dengan catatan agar Kota Pekanbaru dapat Berkembang, Hidup dengan Masyarakat Cerdas yang Berujung, itulah makanya dikatakan dengan singkatan Berhidung Mancung.
Bagi Koordinator Masyarakat tersebut, dalam satu tahun belakangan ini, Kota Pekanbaru justru mengalami Kemunduran dari berbagai Aspek manapun. Karena memang Pemimpinnya benar-benar tidak mengilhami makna dari Berhidung Mancung tersebut, bahkan faktanya justru Berhidung Pesek.
"Jujur saja kami boleh sampaikan, bahwa selaku Masyarakat, kami Kasihan dan Prihatin dengan Bapak Gubernur Riau, karena dari awal tidak ada Mengajukan Nama yang bersangkutan, tapi justru ilmu Picik yang mengalahkannya, sehingga Gubernur Syamsuar di Permalukan atas keputusan satu tahun yang lalu. Pokoknya Wallahuallam Bissawab" ujar Larshen Yunus.
Tokoh Pemuda yang juga Ketua DPD KNPI Provinsi Riau itu juga menjelaskan, bahwa penilaian dari pihaknya benar-benar berdasarkan Fakta dan tentu merujuk dari berbagai penilaian tertentu. Ketua Larshen Yunus pastikan, bahwa Pola Penilaian dari mereka semata-mata untuk memperbaiki Negeri, bukan sekedar adanya sikap Tendensius ataupun sentimenisasi.
"Maaf ya! Pesek hidung kami, tapi kok justru Jauh lebih Pesek hidung Pemimpin di Kota ini. Artinya apa? kepemimpinan PJ Walikota saat ini sarat akan Pekerjaan Sekuler (Pesek), yang kalau ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah serta tidak berujung. Mau dibawa kemana Kota Pekanbaru ini?" tanya Larshen Yunus.
Alumni Sekolah Vokasi Mediator dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini juga tegaskan, bahwa dalam satu tahun ini, Kota Pekanbaru hanya disibukkan dengan Pemberitaan Angkat Telor, informasi terkait penerimaan Penghargaan, padahal kalau di Kroscek kembali, hal tersebut benar-benar kental dengan Sandiwara.
"Kami tanya sama abang-abang dan kakak-kakak Wartawan! dalam satu tahu ini, Perkembangan apa yang sudah kelihatan? Jangan dulu bicara Maju, memenuhi unsur Berkembang saja Ngak! Apa yang sudah diperbuatnya? Memilih Perwako ketimbang Perda, terkait Proyek Perparkiran, Menikmati Jalan-Jalan yang Berlubang, Membebaskan Proyek IPAL dan Pemasangan Tiang maupun Kabel-Kabel internet yang menjamur di Kota ini, serta melihat hangusnya MPP dan Pasar Loket di Lalap si Jago Merah, apa itu yang Berkembang?" tanya Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, seraya meneteskan air matanya.
Aktivis Anti Korupsi Jebolan FISIP Universitas Riau (UR) itu juga tegaskan kembali. Bahwa Segala bentuk Pencitraan yang dilakukan PJ Walikota Pekanbaru saat ini sangat kasar, jauh dari kata Keberimbangan. Pencitraannya ngeri kali, bahkan cenderung Fitnah dan mengandung Dusta. Pihaknya saat ini sedang melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) terkait Usaha Riau Koi milik PJ Walikota Pekanbaru, yang notabene adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS).
"Saat ini, selain berbagai Kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), kami juga sedang memastikan perkara Monopoli Proyek yang dilakukan oleh orang-orang Peliharaan Pejabat Hidung Pesek tersebut. Selain diduga memelihara Preman untuk membungkam pihak-pihak yang mengkritik, PJ Wako saat ini benar-benar tidak tahu kerja, alias tidak menguasai Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) sebagai Kepala Daerah" ujar Larshen Yunus.
Terakhir, Ketua dari INDUK Organisasi Kepemudaan (OKP) terbesar dan tertua itu juga menyinggung masalah penerimaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), yang dalam peristiwa hukum terakhir, terungkap bahwa Kasus OTT di Kabupaten Kepulauan Meranti menjawab semuanya, yakni WTP yang bisa diatur, asalkan ada bayarannya.
"Jadi berkali-kali kami sampai kepada masyarakat, agar tidak langsung menelan dan percaya terhadap setiap Penghargaan yang diterima oleh para pejabat di Negeri ini. Semua itu hanya isapan jempol belaka. Praktek Haram Sandiwara terlalu kental, hingga dibangun pola Pencitraan ala Partai Komunis Indonesia (PKI), pokoknya ngeri-ngeri sedap" pungkas Ketua KNPI Provinsi Riau itu.
Hingga berita ini diterbitkan, Jum'at (5/5/2023) Tokoh Pemuda Riau yang juga Wasekjend DPP KNPI (Pusat) tersebut kembali mengingatkan masyarakat, agar tetap bersabar dengan banyaknya Cobaan, Musibah dan Malapetaka dalam satu tahun belakangan ini, mulai dari Permasalahan Banjir, Perparkiran, Drainase yang rusak, Pengelolaan Sampah yang berserakan, Monopoli diberbagai Proyek pembangunan, hingga munculnya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait keberadaan usaha Riau Koi yang ditaksir memiliki Bobot Keuangan Puluhan, Belasan bahkan Ratusan Milyar tersebut. (Rahmat)
