PEKANBARU, Wartapembaruan.co.id - Beredarnya Rekaman Suara Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Brigjen (Purn) TNI Edy Nasution S.IP yang terdengar tak biasa, membuat semua kalangan jadi tanda tanya.Pasalnya, Sepanjang durasi rekaman tersebut, Wagubri Edy Nasution terdengar kesal, geram dan penuh amarah, ditambah lagi yang membuat beliau meradang bila disinggung terkait Kesepakatan Rapat bersama antara dirinya dengan Gubernur Riau Drs H Syamsuar M.Si bersama pihak Bank Riau-Kepri tentang Penyaluran Dana CSR (Corporate Social Responsibility).
Menurut Wagubri, bahwa sudah diputuskan masing-masing antara Gubernur dan Wagub melakukan pembagian 50 Juta persatu Masjid/Mushalla, namun pengakuan Mantan Danrem 031 Wirabima itu, dirinya pernah hanya diberikan Dana CSR sebesar 25 Juta saja untuk Penyaluran di Luar Kota Pekanbaru dan Gubri Syam justru di Double dengan angka 50 Juta + 25 Juta.
"Kalau seperti ini, Zholim namanya!!! Ingat ya, saya gak pernah Mengusik orang, tapi kalau persoalan Umat saja kita tidak Jujur, mau jadi apa kita ini. Terus terang saya akan Persoalkan hal ini" ungkap Larshen Yunus, menirukan pernyataan Wagubri Edy Nasution.
Secara tegas Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau itu mengatakan, bahwa faktanya Uang adalah Akar dari segala Permasalahan. Belum lama Bupati Kepulauan Meranti kena OTT karena uang, kini Gubernur dan Wakil Gubernur Riau sedang diambang Ujian Serius.
"Terhadap Permasalahan itu, besok kami Surati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar terlibat langsung dalam Menghadirkan solusi atas Permasalahan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.
"Sebagai salah satu Institusi Penegak Hukum, KPK berkewajiban Memanggil dan melakukan Pemeriksaan antar kedua belah pihak dalam hal ini Syamsuar-Edy Nasution mesti di Konfrontir dan di Damaikan. Apalagi ini masih dalam suasana Bulan Suci Ramadhan!" ujar Larshen Yunus.
Ketua DPD KNPI tingkat Provinsi termuda se-Indonesia itu juga mengatakan bahwa Pemotongan Sepihak Dana CSR itu wajib diketahui KPK, Uang Ratusan Juta bahkan Milyaran Rupiah itu sudah sesuai Peruntukan atau justru lebih banyak di Tilap?
Pimpinan dari INDUK Organisasi Kepemudaan (OKP) tertua dan terbesar di Indonesia itu berharap, agar Riau kembali Kondusif pasca selesainya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Kepulauan Meranti dan Puluhan Pejabat Lainnya.
"Ayo KPK, daripada kedua Oang Tuo ini Ribut hanya karena uang CSR, berantuk dan merasa di Zholimi, maka sudah sepatutnya Kalian Turun Tangan. Panggil dan Periksa Gubri dan Wagubri. Bila perlu Damaikan di Kantor KPK" tutur Larshen Yunus, pada saat ditemui di Bilangan Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, Ahad (9/4/2023).
Hingga berita ini diterbitkan, gara-gara Rekaman Amarah Wagubri Edy Nasution itu, banyak pihak yang jadi Pesimis dengan Jargon Riau Lebih Baik. Semuanya hanya Isapan Jempol Belaka. Terlalu banyak bicara Marwah, sehingga yang datang justru Amarah. Senin Besok, DPD KNPI Provinsi Riau segera Surati KPK untuk Permohonan dilakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan terhadap Gubernur Syamsuar dan Wakil Gubernur Edy Nasution. (Rahmat)
