Jakarta, Wartapembaruan.co.id - ini bukan soal politik, ini murni soal hukum. Dengan berbagai dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI saat ini dengan nilai total Triliunan Rupiah seperti dugaan korupsi pengadaan Satelit, kasus pengadaan kapal pengangkut tank serta program komponen cadangan (Komcad) yang saat di tangani KPK RI, Kejaksaan Agung. Prabowo Subianto sebagai Menhan kudu tanggung jawab secara politik dan hukum tak bisa cuci tangan begitu saja. Demikian di sampaikan Achmad Rifai Koordinator Nasional (Kornas) Komite Milenial Anti Korupsi (KOMIK) dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (9/4/2023)." Saya ingin menegaskan di sini bahwa kami tak ingin terlibat dalam hiruk pikuk pencalonan Presiden 2024 mendatang. Kami hanya ingin semua warga negara sama di depan hukum seperti amanat konstitusi maka kami akan mendorong agar Prabowo berani bertanggung jawab di depan hukum atas semua dugaan korupsi di Kemenhan RI saat ini", tegas Rifai.
Rivai menjelaskan, dugaan korupsi pengadaan satelit merugikan negara sebesar Rp 453 Miliar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) audit kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang saat ini di sidik tim koneksitas Kejaksaan Agung bersama Denpom TNI.
Selain itu ada juga dugaan korupsi kapal pengangkut tank yang saat ini di tangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dugaan korupsi pengadaan kapal angkut tank ini terkait dengan pengadaan KRI Teluk Kendari dan KRI Teluk Kupang. Pembuatan kapal berjenis Landing Ship Tank (LST) itu memakan anggaran sebesar Rp 320 miliar, ungkap Rifai.
Kata rifai, korupsi lainnya adalah program Komponen Cadangan atau Komcad. Akibat pengadaan di luar anggaran dan kontrak ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menilai terdapat potensi sengketa dan permasalahan hukum terhadap aset senilai Rp 527,27 miliar yang telah dikuasai Kemenhan itu.
Kemenhan juga berpotensi menerima tagihan atas pengeluaran yang dilakukan pihak ketiga senilai total Rp 1,07 triliun. Sebagian besar belanja barang bermasalah itu adalah untuk pembentukan Komcad 2021, sebut Rifai.
Kata dia, pihaknya akan terus mengawal semua proses hukum baik yang sedang di tangani penyidik koneksitas Kejaksaan Agung maupun KPK RI.
"Pekan depan tanggal 10 April kami mengajak seluruh komponen masyarakat anti korupsi untuk bersama sama menggelar aksi di KPK RI untuk menyarakan hal ini. Semua warga negara sama kedudukan di depan hukum sesuai amanat konstitusi termasuk Prabowo Subianto, "pungkas Rifai.
(Eric/red)
"Pekan depan tanggal 10 April kami mengajak seluruh komponen masyarakat anti korupsi untuk bersama sama menggelar aksi di KPK RI untuk menyarakan hal ini. Semua warga negara sama kedudukan di depan hukum sesuai amanat konstitusi termasuk Prabowo Subianto, "pungkas Rifai.
(Eric/red)
