Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Menyikapi sikap DPR RI yang tetap melakukan pembahasan omnibus law Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam massa sidang periode ini, Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, buruh akan melakukan mogok nasional di 38 provinsi, lebih dari 400 kabupaten/kota, dan 100 ribu perusahaan yang melibatkan 5 juta buruh, dengan cara stop produksi jika beleid itu sampai disahkan.
“Mogok nasional ini bukan aksi di satu titik tertentu. Tetapi para buruh berhenti produksi. Pada hari yang ditentukan, para buruh keluar dari pabrik-pabrik dan berkumpul di luar gerbang pabrik. Tentu di kawasan industri akan terjadi penumpukan massa,” kata Said Iqbal, dalam Konferensi Pers Partai Buruh bersama Organisasi Serikat Buruh, di Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Selain itu, lanjut Iqbal, sebagian perwakilan buruh akan datang ke kantor perwakilan pemerintah. Untuk Jabodetabek, buruh akan datang ke Istana dan DPR RI.
Menurut Iqbal, sebelum mogok nasional dilakukan, akan didahului dengan aksi unjuk rasa besar-besaran bertepatan dengan peringatan May Day, pada awal bulan Mei nanti. Dalam peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2023, tidak kurang dari 500 ribu buruh akan bergerak untuk menentang omnibus law Cipta Kerja.
“DPR jangan sekedar menjadi tukang stempel dari kebijakan pemerintah. Karena itu, melalui kesempatan ini kami menghimbau pada DPR untuk tidak mengesahkan Perppu omnibus law Cipta Kerja,” ujar Iqbal.
Iqbal menambahkan, hal lain yang dilakukan, buruh akan menghukum partai politik yang mengesahkan pemilu. “Kami akan mengkampanyekan jangan pilih partai politik pendukung omnibus law. Jangan pilih presiden yang pro omnibus law,” tutur Said Iqbal.
“Silakan jika ada partai politik yang pro omnibus law. Kami anti omnibus law. Karena itu, apa salahnya jika kami melakukan kampanye jangan pilih partai politik yang mengesahkan omnibus law? Kami tidak melakukan hoaks,” tegas Iqbal.
Hal lain yang akan dilakukan Partai Buruh untuk menolak omnibus law Cipta Kerja adalah dengan melakukan longmarch jalan kaki Bandung - Jakarta pada pertengahan April 2023. Di sepanjang jalan yang dilalui, buruh akan menggalang sejuta petisi dukungan agar omnibus law dibatalkan.
Sementara itu, mulai 21 maret nanti, pihaknya akan membentangkan kain putih sepanjang 1 kilometer untuk penandatanganan tolak omnibus law. Pembentangan kain putih ini akan dilakukan di berbagai kawasan industri di seluruh Indonesia.
“Nantinya kain putih dari seluruh provinsi yang sudah ditandatangani akan dibentangkan mengelilingi Istana untuk menunjukkan kepada pemerintah bahwa rakyat menghendaki Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan,” katanya.
Mengapa pemogokan dan aksi unjuk rasa ini akan diorganisir oleh Partai Buruh? Said Iqbal, menjelaskan, karena partai ini didirikan oleh serikat buruh, serikat petani, dan elemen gerakan rakyat yang lain. Partai Buruh akan terus membersamai kaum buruh dan elemen masyarakat kecil lain yang dirugikan akibat lahirnya sebuah kebijakan.
Selain mengenai omnibus law Cipa Kerja, isu lain yang disuarakan Partai Buruh adalah menolak penundaan Pemilu. Bagi Partai buruh, menunda Pemilu adalah melanggar konstitusi.
Isu berikut adalah terkait pajak. Dalam hal ini, buruh mengkritisi adanya temuan 300 trilyun transaski mencurigakan di lingkungan keuangan dan adanya pejabat yang gemar flexing. Untuk itu, Partai Buruh mendesak dilakukan audit forensik penerimaan pajak dan copot Dijen Pajak. Sementara untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, kalau memang gentle, lebih baik mundur.
Isu berikutnya yang juga disuarakan Partai Buruh adalah mendesak agar RUU Perlindungan Pekerja Rimah Tangga segera disahkan. Di mana RUU PPRT ini sudah belasan tahun mangkrak, namun tak kunjung disahkan. Bandingkan dengan Omnibus Law Cipta Kerja, yang bisa diselesaikan dengan cepat. (Azwar)
