"Mestinya Bupati segera ambil tindakan dalam hal dugaan ini tanpa padang bulu, terutama mendesak agar sekda beserta tim kedisiplinan BKD dan Inspektorat agar menginvestigasi petunjuk-petunjuk penting dalam pengaduan tertutup yang telah kami berikan kepada Baperjakat yang dapat mengarah kepada sejumlah bukti, salah satunya petunjuk soal status DNA,” ujar ketua Pemda Batu Bara Arwan Syahputra, Jumat (3/2/2023).
Arwan mengatakan pihaknya telah membuat rencana penting dalam pengaduan apabila oknum yang ia laporkan kepada Baperjakat tidak mengakui dugaan istri simpanannya.
"Jauh hari kami sudah memprediksi oknum tersebut bakal tidak mengakui, ini adalah bagian dari rencana A kami. Nah disinilah saatnya pihak inspektorat dan BKD yang dimonitori oleh Sekda Batu Bara agar menjalankan rencana B, yakni melakukan investigasi terhadap sejumlah transaksi 2 tahun terakhir ke nomor rekening yang telah kami berikan yang berhubungan dengan petunjuk, juga menginvestigasi status seorang anak yang kami duga belum diakuinya," katanya
Untuk itu, Arwan juga mengingatkan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh berada diatas hukum, begitu juga oknum PNS yang diberikan kekuasaan oleh Bupati saat ini.
Arwan mengaku sedih bila yang bersangkutan tidak mengakui pernikahan sirinya kepada Bupati karena sama saja yang bersangkutan tidak mengakui seorang anak dari istri siri yang menjadi penyebab negara melarang PNS melakukan praktek siri.
"Tidak mengakui istri itu biasa bagi lelaki kalau yang bersangkutan belum memiliki anak, masalahnya yang bersangkutan diduga telah dikaruniai seorang anak dari pernikahan rahasianya, nah disinilah kenapa negara melarang PNS menikah siri, karena adanya ketidak jelasan status anak,"jelas Arwan
Pihaknya berharap agar Bupati benar-benar menyadari bahwa daerah ini telah berstatus daerah ramah anak. "Namun pejabat yang Bupati lantik menjadi eselon II justru diduga tidak mengakui anak dari dugaan pernikahan siri,"ungkap Arwan.
Arwan kemudian mengingkatkan agar Sekda, BKD dan inspektorat untuk segera membuka pengaduan intinya yang berhubungan dengan sejarah rumah nomor 161. Juga sejarah saat yang bersangkutan menjabat PLT KTU Samsat Deli Serdang, sejarah saat yang bersangkutan menjabat KTU Samsat Tapteng dan Sibolga yang saat itu terdapat sejumlah drama yang meninggaklan jejak.
"Terlalu banyak yang bersangkutan meninggalkan jejak atas dugaan drama pernikahan sirinya yang dapat Bupati bersama tim lihat dalam pengaduan kami yang tidak kami berikan kepada publik,"cetusnya
Arwan melanjutkan, sudah saatnya Bupati agar segera membuka mata dan telinga terutama atas dugaan pernikahan siri seorang abdi negaranya berdasarkan sejumlah petunjuk.
"Kami yakin setelah Bupati membuka pengaduan kami sesuai petunjuk, Bupati akan tau petunjuk bagaimana sejarah pernikahan siri tersebut, bila perlu Bupati harus segera ambil tindakan untuk menginvestigasi terlebih yang bersangkutan telah di assesment jabatannya pada 6 Januari 2023 sesuai lampiran surat nomor 005/0128, yang bisa menjadi dasar Bupati untuk menonjobkan pejabat eselon II tersebut,"pungkasnya
Arwan meyakini, Bupati adalah sosok pengayom masyarakat sebagaimana yang telah dinobatkan penghargaan atas penilaian dari ombudsman RI kepada Kabupaten Batubara tentang standar kepatuhan tinggi terhadap pelayanan publik ditahun 2021.
"Kami berharap aduan kami benar-benar dilihat dan ditindaklanjuti Bupati sesuai prinsip pelayanan publik, kami tidak ingin Bupati kami buta, tuli dan bisu dalam melihat, mendengar dan membahasakan kebenaran yang datangnya dari masyarakat yang mencintainya," cetusnya.
Arwan meyakini Bupati tidak akan menjerumuskan dan mengecewakan masyarakat yang mencintainya.
"Bagi kami, ayah kabupaten kami saat ini adalah Bupati, kepadanyalah kami menaruh harapan agar tidak mengecewakan masyarakat yang mencintainya," tandasnya. (SY)
