DHARMASRAYA, Wartapembaruan.co.id - Rifdal Fadli selaku alumni HMI Cabang Padang sangat menyayangkan robohnya rumah singgah Soekarno di Kota Padang."Ini sudah jelas melanggar hukum. Penghancuran rumah singgah Bung Karno yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 12, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat yang sudah menjadi cagar budaya dan sudah ditetapkan dilakukan melalui Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya dan Kawasan Bersejarah di Kotamadya Padang," ucapnya.
Seharusnya, sambungnya, peninggalan sejarah harus dilestarikan dan dijaga, sesuai dengan motto Kota Padang "Kujaga dan Kubela".
"Akhirnya motto itu hanya untuk sekedar Narasi semata. kalau tidak bisa melahirkan sejarah setidaknya kita harus merawat sejarah," katanya.
Ia melanjutkan, apalagi merobohkan rumah singgah Soekarno, Presiden Pertama Negara Republik Indonesia. "Seharunya kita harus bangga, karena Sumatera barat adalah tempat singgah Presiden Soekarno di masa penjajahan Sekutu belanda," jelasnya.
"Ini bukti peninggalan sejarah yang seharusnya kita lestarikan untuk menjadi nilai-nilai kebangsaan. Daerah lain susah untuk membuktikan adanya peninggalan sejarah di daerahnya. Sedangkan Kota Padang sudah ada histori dan bukti peninggalan sejarah," ujarnya.
Namun, katanya, Pemerintah Kota Padang tidak bisa mengawasi peninggalan tersebut.
"Jangankan merawat melindungi saja tidak bisa. Padahal Rumah yang dirobohkan adalah tempat tinggal sementara Presiden Soekarno yang dikenal dengan nama Rumah Ema Idham," katanya.
Ia menjelaskan, bangunan rumah Ema Idham pernah dipergunakan sebagai rumah tinggal sementara oleh Bung Karno, selama tiga bulan pada tahun 1942. Saat itu, Bung Karno dalam perjalanan dari Bengkulu dan dicari sekutu Belanda untuk dibuang keluar Indonesia. Selama tinggal di rumah tersebut, presiden pertama Republik Indonesia itu menggunakan waktu untuk beristirahat dan berpikir untuk Kemerdekaan Indonesia.
Selanjutnya Rifdal yang juga sekretaris KNPI Dharmasraya tersebut menyampaikan, hal tersebut menandakan pemerintah buta sejarah, cukup disayangkan kalau benar Pemerintah Kota Padang tidak tahu memori kolektif Bangsa di wilayah yang dipimpinnya.
"Kita harus menolak Lupa Jas Merah, apalagi sejarah Bangsa dalam masa penjajahan menuju kemerdekaan," tutupnya. (Ril)
