Jakarta, Wartapembaruan.co.id -- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengevaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2022 dan membahas persiapan dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2023 melalui kegiatan “Pembekalan Satker Bidang Perhubungan Darat Tahun 2023” pada Selasa (10/01) di Le Meridien Hotel, Jakarta.“Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bekerja dengan baik. Untuk Tahun Anggaran 2022, Hubdat dapat mencapai 98% ini melampaui prognosa.
Pencapaian ini jangan menjadi anggaran yang tidak bermanfaat dan tidak adanya nilainya.
Kita masih ada sisa waktu 2 tahun untuk menyelesaikan renstra di tahun 2024. Saya berterima kasih bagi rekan-rekan satker yang telah melakukan penyerapan anggaran dengan maksimal,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno dalam arahannya pada acara tersebut.
Ia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan APBN 2023, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, terdapat 5 fokus yaitu:
1. Penguatan kualitas SDM unggul dan produktif, inovatif dan berdaya saing;
2. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi;
3. Pemantapan efektifitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi;
4. Pelaksanaan revitalisasi industri, dengan mendorong hilirisasi;
5. Mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.
“Semua hal harus dipermudah, kecepatan pelayanan harus nomor satu. Internal pemerintahan juga mendorong untuk percepatan pelayanan, masyarakat menuntut kecepatan pelayanan maupun transparansi kita. Jangan sampai kita termakan arus itu sendiri,” imbau Dirjen Hendro.
Ia mengajak seluruh personil di Ditjen Hubdat untuk memanfaatkan anggaran dengan tepat. “Kreasi dan inovasi selama dapat dipertanggungjawabkan akan lebih bagus sehingga dapat melihat peluang-peluang yang menarik masyarakat untuk berperan serta juga mengembangkan industrinya,” tambah Dirjen Hendro.
Ia meyakini bahwa hal tersebut dapat dijalankan selama mau berkomitmen dan keluar dari zona nyaman. Di lingkungan Ditjen Hubdat, ada sejumlah isu strategis yang akan diangkat pada TA 2023, antara lain:
1. Penegakan hukum kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL);
2. Evaluasi pelaksanaan Buy The Service subsidi angkutan perkotaan;
3. Pengelolaan Terminal dan JTI;
4. Peningkatan keselamatan lalu lintas angkutan jalan serta angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
5. Integrasi TIK Bidang Perhubungan Darat dan digitalisasi;
6. Penyelesaian Hibah BMN Perhubungan Darat.
Melalui laporannya sebagai ketua panitia penyelenggara, Sekretaris Ditjen Hubdat, Amirulloh menyampaikan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh 247 peserta. “Para peserta terdiri dari Para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Eselon II dan Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Ditjen Hubdat, Para Pejabat Administrator di dan Pejabat Sub Koordinator Kelompok di Lingkungan Kantor Pusat Ditjen Hubdat.
“Kegiatan ini diselenggarakan secara luring pada 10 Januari 2023 dan bertempat di Le Méridien, Jakarta dengan pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi 2 (dua) sesi yaitu sesi pertama dengan pemaparan dari narasumber Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan materi “Upaya Efektif Pencegahan Korupsi”, Pemaparan dari narasumber Kejaksaan Agung dengan tema “Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan”, Penandatanganan Pakta Integritas, Penyerahan Penghargaan Pelaksanaan Kegiatan TA. 2022, serta Pengarahan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan.
Sementara sesi kedua yaitu Pemaparan Para Direktur dan Sesditjen di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat dengan materi “Evaluasi Pelaksanaan TA. 2022 dan Kebijakan Teknis Pelaksanaan TA. 2023”.
“Penyelenggaraan kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum untuk melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2022 guna meningkatkan kinerja Ditjen Perhubungan Darat di masa mendatang. Kemudian mempersiapkan langkah-langkah konstruktif dan antisipatif untuk meminimalisir kendala-kendala yang akan dihadapi sebagai persiapan dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2023 dan juga untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan yang berakuntabilitas, dan berbasis kinerja,” kata Amirulloh.
Hadir dalam kegiatan ini antara lain Direktur Lalu Lintas Jalan Cucu Mulyana, Direktur Angkutan Jalan Suharto, Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP) Junaidi, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Popik Montanasyah, dan Direktur Sarana Transportasi Jalan Danto Restyawan.
(HS/PTR/EI)
SUMBER: KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
ENDY IRAWAN
Kita masih ada sisa waktu 2 tahun untuk menyelesaikan renstra di tahun 2024. Saya berterima kasih bagi rekan-rekan satker yang telah melakukan penyerapan anggaran dengan maksimal,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno dalam arahannya pada acara tersebut.
Ia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan APBN 2023, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, terdapat 5 fokus yaitu:
1. Penguatan kualitas SDM unggul dan produktif, inovatif dan berdaya saing;
2. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi;
3. Pemantapan efektifitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi;
4. Pelaksanaan revitalisasi industri, dengan mendorong hilirisasi;
5. Mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.
“Semua hal harus dipermudah, kecepatan pelayanan harus nomor satu. Internal pemerintahan juga mendorong untuk percepatan pelayanan, masyarakat menuntut kecepatan pelayanan maupun transparansi kita. Jangan sampai kita termakan arus itu sendiri,” imbau Dirjen Hendro.
Ia mengajak seluruh personil di Ditjen Hubdat untuk memanfaatkan anggaran dengan tepat. “Kreasi dan inovasi selama dapat dipertanggungjawabkan akan lebih bagus sehingga dapat melihat peluang-peluang yang menarik masyarakat untuk berperan serta juga mengembangkan industrinya,” tambah Dirjen Hendro.
Ia meyakini bahwa hal tersebut dapat dijalankan selama mau berkomitmen dan keluar dari zona nyaman. Di lingkungan Ditjen Hubdat, ada sejumlah isu strategis yang akan diangkat pada TA 2023, antara lain:
1. Penegakan hukum kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL);
2. Evaluasi pelaksanaan Buy The Service subsidi angkutan perkotaan;
3. Pengelolaan Terminal dan JTI;
4. Peningkatan keselamatan lalu lintas angkutan jalan serta angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
5. Integrasi TIK Bidang Perhubungan Darat dan digitalisasi;
6. Penyelesaian Hibah BMN Perhubungan Darat.
Melalui laporannya sebagai ketua panitia penyelenggara, Sekretaris Ditjen Hubdat, Amirulloh menyampaikan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh 247 peserta. “Para peserta terdiri dari Para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Eselon II dan Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Ditjen Hubdat, Para Pejabat Administrator di dan Pejabat Sub Koordinator Kelompok di Lingkungan Kantor Pusat Ditjen Hubdat.
“Kegiatan ini diselenggarakan secara luring pada 10 Januari 2023 dan bertempat di Le Méridien, Jakarta dengan pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi 2 (dua) sesi yaitu sesi pertama dengan pemaparan dari narasumber Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan materi “Upaya Efektif Pencegahan Korupsi”, Pemaparan dari narasumber Kejaksaan Agung dengan tema “Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan”, Penandatanganan Pakta Integritas, Penyerahan Penghargaan Pelaksanaan Kegiatan TA. 2022, serta Pengarahan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan.
Sementara sesi kedua yaitu Pemaparan Para Direktur dan Sesditjen di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat dengan materi “Evaluasi Pelaksanaan TA. 2022 dan Kebijakan Teknis Pelaksanaan TA. 2023”.
“Penyelenggaraan kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum untuk melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2022 guna meningkatkan kinerja Ditjen Perhubungan Darat di masa mendatang. Kemudian mempersiapkan langkah-langkah konstruktif dan antisipatif untuk meminimalisir kendala-kendala yang akan dihadapi sebagai persiapan dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2023 dan juga untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan yang berakuntabilitas, dan berbasis kinerja,” kata Amirulloh.
Hadir dalam kegiatan ini antara lain Direktur Lalu Lintas Jalan Cucu Mulyana, Direktur Angkutan Jalan Suharto, Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP) Junaidi, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Popik Montanasyah, dan Direktur Sarana Transportasi Jalan Danto Restyawan.
(HS/PTR/EI)
SUMBER: KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
ENDY IRAWAN
