Ir Hakim, kepala BPKAD Batubara (Dok:utamanews.com).
Batubara, Wartapembaruan.co.id - Pola birokrasi dikantor Badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) Batubara disentil oleh Perhimpunan Mahasiswa Dan Pemuda (Pemda) Batubara. Pasalnya, organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi urusan keuangan dan aset seharusnya menjadi cerminan bagi OPD lain soal transparansi keuangan daerah.
Sikap kepala BPKAD ini, membuat 'berang' aktivis mahasiswa dan pemuda Batubara, menurutnya Hakim selaku pimpinan di BPKAD itu tak mencerminkan teladan selaku pejabat publik.
"Kami mencurigai sikap Kepala BPKAD (Hakim) menunjukkan ada hal yang berusaha ditutupinya, karena dalam pelaksanaan anggaran tahun 2021 dia berperan selaku pengguna anggaran dan diduga sekaligus berperan sebagai pejabat pembuat komitmen,"ucap Arwan Syahputra, ketua Pemda Batubara, Senin (05/12/2022).
Ketua Pemda Batubara ini juga menambahkan, dalam permintaan klarifikasi yang telah dilayangkan itu, pihaknya mempertanyakan 3 item dalam penyedia dan 14 item swakelola dari total anggaran yang ada dan diduga adanya potensi kecurangan. "Namun yang terjadi Ir Hakim seperti menutup diri untuk diklarifikasi, padahal surat tersebut telah masuk pada 30 November lalu dan diterima atas nama Binti Choirul,"ujar Arwan.
 |
| Arwan Syahputra, Ketua Pemda Batubara (Dokpri) |
Pemuda yang akrab disapa Bung Arwan ini menilai, dokumen pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa (PBJ) di kantor BPKAD Batubara diduga dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.
"Faktanya Hakim selaku kepala BPKAD masih bungkam tanpa bahasa dan belum menjawab dan memberikan dokumen yang kami pertanyakan,"cetus Arwan Syahputra.
Aktivis Pemda Batubara ini juga heran, padahal ditahun 2022 ini dikantor BPKAD Batubara terdapat dana ATK sebesar Rp.160.326.076 yang berjudul Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan metode e-purchasing.
"Tapi permintaan klarifikasi tidak di gubris oleh BPKAD Batubara, padahal tiap lembar kertas yang digunakan oleh Ir Hakim untuk membalas surat klarifikasi beserta dokumen terkait itu ditanggung oleh dana publik yang ada dikanfo,"tanya Arwan.
Ketua Pemda Batubara ini juga melihat, sikap Ir Hakim yang menutup diri ini bisa saja menimbulkan 'cermin retak dan buram'.
Aktivis Pemda Batubara ini juga heran, padahal ditahun 2022 ini dikantor BPKAD Batubara terdapat dana ATK sebesar Rp.160.326.076 yang berjudul Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan metode e-purchasing.
"Tapi permintaan klarifikasi tidak di gubris oleh BPKAD Batubara, padahal tiap lembar kertas yang digunakan oleh Ir Hakim untuk membalas surat klarifikasi beserta dokumen terkait itu ditanggung oleh dana publik yang ada dikanfo,"tanya Arwan.
Ketua Pemda Batubara ini juga melihat, sikap Ir Hakim yang menutup diri ini bisa saja menimbulkan 'cermin retak dan buram'.
"Sudah retak lagi buram, artinya tidak bisa dipakai berkaca, tidak bisa diteladani karena etikanya selaku pejabat publik minim, slowrespon, bahkan diduga dengan sengaja mengangkangi undang undang KIP dan aturan turunan lainnya,"papar Arwan Syahputra.
Sikap Hakim yang menutup diri ini dinilai berseberangan dengan Bupati Batubara Ir Zahir yang senantiasa menyahuti masyarakatnya.
"Sepengatahuan kami, Bupati itu dikenal elegan dan responsif terhadap isu publik serta sigap soal masalah publik. Namun berbeda dengan Hakim yang menutup diri, padahal yang dipertanyakan ini adalah isu publik, karena menyangkut keuangan daerah yang dikelolanya,"pungkas Arwan.
Atas sikap yang bersebrangan ini, Arwan menawarkan dan menyarankan kepada Bupati Batubara jika dalam proses assessment nanti sudah seharusnya Ir Hakim di evaluasi dari jabatannya.
"Selaku kepala BPKAD harusnya Hakim punya tanggung jawab berikan pelayanan publik terbaik, tapi faktanya tidak. Hakim justru diduga sengaja merahasiakan dan bungkam soal anggaran 200an M itu, dan itu mencerminkan pelayanan yang buruk, jadi sudah sepantasnya bupati evaluasi Ir Hakim dari kepala BPKAD Batubara,"tandas Arwan Syahputra.
Saat dikonfirmasi melalui pesan aplikasi WhatsApp, kepala BPKAD Batubara belum membalas terkait hal tersebut.(SYFI)
Berita Ini Masih Menunggu Balasan Konfirmasi Dari Kepala BPKAD Batubara
Sikap Hakim yang menutup diri ini dinilai berseberangan dengan Bupati Batubara Ir Zahir yang senantiasa menyahuti masyarakatnya.
"Sepengatahuan kami, Bupati itu dikenal elegan dan responsif terhadap isu publik serta sigap soal masalah publik. Namun berbeda dengan Hakim yang menutup diri, padahal yang dipertanyakan ini adalah isu publik, karena menyangkut keuangan daerah yang dikelolanya,"pungkas Arwan.
Atas sikap yang bersebrangan ini, Arwan menawarkan dan menyarankan kepada Bupati Batubara jika dalam proses assessment nanti sudah seharusnya Ir Hakim di evaluasi dari jabatannya.
"Selaku kepala BPKAD harusnya Hakim punya tanggung jawab berikan pelayanan publik terbaik, tapi faktanya tidak. Hakim justru diduga sengaja merahasiakan dan bungkam soal anggaran 200an M itu, dan itu mencerminkan pelayanan yang buruk, jadi sudah sepantasnya bupati evaluasi Ir Hakim dari kepala BPKAD Batubara,"tandas Arwan Syahputra.
Saat dikonfirmasi melalui pesan aplikasi WhatsApp, kepala BPKAD Batubara belum membalas terkait hal tersebut.(SYFI)
Berita Ini Masih Menunggu Balasan Konfirmasi Dari Kepala BPKAD Batubara
