 |
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali usai mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat menerima dan memberikan bonus apresiasi kepada para atlet ASEAN Paragames XI, Senin (28/11/2022) pagi, di Istana Merdeka, Jakarta.
“Kita tahu bahwa ASEAN Paragames sudah berakhir pada Agustus yang lalu dan kita keluar sebagai juara umum. Ada empat sukses yang kami canangkan sejak awal, alhamdulillah sukses tersebut tercapai,” ujar Menpora.
Sukses pertama, adalah sukses penyelenggaraan. Zainudin menyampaikan, dengan persiapan yang singkat yang dilakukan sejak resmi ditunjuk menjadi tuan rumah oleh ASEAN Para Sport Federation (APSF) pada akhir Februari lalu, Indonesia mampu menyelenggarakan ajang ini dengan baik.
“Ini kerja luar biasa dari panitia dan semua peserta yang datang mereka puas dengan apa yang mereka dapatkan: pelayanan, kenyamanan, hospitality yang ditunjukkan oleh tuan rumah. Kita mendapatkan pujian dan apresiasi dari berbagai negara peserta tentang penyelenggaraan,” ujarnya.
Sukses kedua, adalah sukses prestasi. Menpora mengungkapkan, dengan sekitar 300 lebih atlet yang berlaga, Indonesia berhasil mengumpulkan 425 medali, dengan rincian 175 medali emas, 144 medali perak, dan 16 medali perunggu. Ini jauh di atas target medali emas yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 100 medali.
“Tentu ini luar biasa sekali prestasi ini, karena kerja keras dari Ketua Umum NPC [National Paralympic Committee] serta jajaran pengurus, kemudian Chef de Mission,” ujarnya.
Sukses ketiga, adalah sukses perekonomian daerah. Menpora menyampaikan, gelaran ASEAN Paragames mampu menggeliatkan perekonomian daerah Solo Raya bahkan Jawa Tengah dan sekitarnya mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan.
“Hotelnya penuh, transportasi susah kita cari, tempat-tempat makan penuh dan sebagainya. Ini akibat dari penyelenggaraan event ini berdampak pada menggeliatnya ekonomi daerah,” tuturnya.
Sukses terakhir, adalah sukses administrasi. Zainudin mengatakan, pihaknya telah meminta pendampingan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung, hingga Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan terhadap uang negara.
“Kita tidak ingin tiga sukses ini sudah tercapai, administrasi kita jebol. Saya tidak ingin di antara kita sebagai penyelenggara begitu selesai tidak bisa mempertanggungjawabkan, bahkan bermasalah di belakang layar,” tandasnya. (DND/UN)
