Menurut Praktisi Hukum yang akrab disapa Bang Haji Salum ini, oknum Kepala Dishub Medan IL kini semakin merasa kebal hukum karena merasa kasusnya sudah dingin dan tidak ditindaklanjuti lagi.
" Ini kan aneh, pelaku penerima suapnya saja yakni mantan Walikota sudah ditangkap dan menjalani hukuman penjara, namun kenapa pemberi suap tidak? Apa lantaran dia masih menjabat Kepala Dinas,"herannya.
Salum menjelaskan, menurut ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana.
" Kan jelas pada Pasal 5 UU Tipikor Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)," sebutnya.
Salum menguraikan isi pasal tersebut bahwa setiap orang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.” terangnya
" Karena itu, Polri Watch meminta Walikota Medan yang selama ini bertindak tegas dalam menjaga pemerintahannya bersih dari korupsi, untuk secepatnya mencopot oknum IL dari Jabatan Kepala Dishub Medan, agar tidak timbul preseden buruk ditengah masyarakat seolah olah oknum pelaku suap tersebut mendapat perlindungan, " tandas Haji Salum.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan saat dikonfirmasikan via WA, Selasa(28/11/2022) pukul 17.44 Wib, belum memberikan jawaban ( (red)
