Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Partai Buruh dan KSPI akan melakukan aksi unjuk rasa (Unras) di Kantor Menteri Ketenagakerjaan pada hari Jumat, 4 November 2022. Dalam aksi ini, ada tiga tuntutan yang akan diusung. Pertama menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13%. Kedua, menolak PHK dengan dalih resesi. Dan ketiga, menolak omnibus law.Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, berdasarkan fakta-fakta yang dimiliki Partai Buruh dan KSPI, tidak ada PHK terhadap 45 ribu garment dan tekstil sebagaimana yang disebut kalangan pengusaha. Termasuk, tidak benar ada PHK di sektor automotif.
"Itu bohong, karena 70% perusahaan otomotif adalah anggota FSPMI. Dan kami melihat tidak ada PHK. Dengan demikian, kami meminta kepada menteri terkait jangan menakut-nakuti rakyat dan menjadi provokator tahun 2023 ekonomi gelap dan akan ada resesi global yang akan melada Indonesia," tegas Said Iqbal.
Sebagai ILO Governing Body, Said Iqbal mengatakan bahwa benar ada fakta di tahun 2023, dimulai di akhir tahun ini, ada tanda-tanda resesi melanda dunia. Di mana secara teori resesi akan terjadi manakala ekonomi dalam 2 quartar berturut-turut pertunbuhan ekonomi negatif. Sementara itu, untuk Indonesia pertumbuhan ekonominya positif. Sehingga bisa dikatakan tidak ada resesi.
"Eropa, Amerika, sebagian negara Asia dan Afrika ada yang negatif. Inggris mengalami lonjakan inflansi 10,1 persen. Jerman inflansinya meningkat. Tetapi ekonomi Indonesia justru tumbuh," kata Said Iqbal.
Ekonomi Indonesia di quartal dua tumbuh 5,1% dan quartal tiga tumbuh 5%. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia nomor tiga dunia, setelah India dan Filipina.
"Jangan takut-takuti rakyat. Itu tugasmu...," kata Said Iqbal, seraya mempertanyakan apa motif menteri mengatakan tahun depan Indonesia akan dilanda resesi.
Sebab dampaknya sangat merugikan buruh. "Pengusaha hitam" memanfaatkan situasi ini untuk meminta tidak ada menaikan upah dan melakukan PHK dengan memberi pesangon murah dan menggantinya dengan buruh outsourcing.
Indonesia adalah negara terkaya nonor 7 di dunia. Pertumbuhan ekonominya nomor 3 terbaik sedunia. Ditambah dengan dua quartal pertumbuhan ekonominya positif. Oleh karena itu, pihaknya meminta tidak ada PHK karena alasan resesi.
Selain itu, menurut Iqbal, buruh juga meminta kenaikan upah 13%. Dasarnya inflansi dan pertumbuhan ekonomi. "Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari mnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," ujar Said Iqbal.
Akibat kenaikan BBM, daya beli buruh turun 30%. Apalagi 3 sektor yang paling banyak dikonsumsi buruh harganya melonjak tinggi. Yaitu makanan minuman, transportasi, dan tempat tinggal.
Apa dasar kenaikan upah 13%? "Inflansi Januari -Desember diperkirakan sebesar 6,5%. Ditambah pertumbuhan ekonomi, prediksi Litbang Partai Buruh adalah 4,9%. Jika ijumlah, nilainya 11,4%. Kami tambahkan alfa untuk daya beli sebesar 1,6%. Sehingga kenaikan upah yang kami minta adalah 13%," tegasnya.
"Selain itu, dua tuntutan di atas, kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan Perpu untuk membatalkan omnibus law," kata Said Iqbal.
Untuk menyuarakan itu, puluhan ribu buruh akan melakukan aksi di Kantor Menteri Ketenagakerjaan pada hari Jumat, 4 November 2022. Selain itu, secara serempak, aksi juga dilakukan di beberapa kota industri seperti Serang di Banten, Bandung di Jabar. Semarang di Jateng, Batam di Kepri, Medan di Sumut, dan di beberapa kota industri lain. (Azwar)