Menurut Menaker, kondisi tersebut merupakan peluang yang harus dimanfaatkan dengan baik, yaitu dengan terus menyiapkan pekerja Indonesia, baik hard skill maupun soft skill-nya.
Lebih lanjut ia mengatakan, dalam menempatkan pemagangan maupun pekerja di Jepang, Kemnaker tidak hanya berorientasi pada jumlah atau kuantitas, tetapi juga pada kualitas. Dengan begitu, negara yang membutuhkan pekerja Indonesia mengetahui bahwa pekerja Indonesia memiliki kompetensi dan profesional.
"Hulunya kita siapkan dengan baik mulai dari kompetensi bahasa kemudian diperkuat dengan soft skill. Hard skill memang harus kita siapkan, tapi sisi-sisi lain yang menjadi keunggulan pekerja kita juga harus dipertahankan. Saya kira dari awal kita sudah mitigasi apa yang perlu disiapkan," ujar Menaker.
Menaker menambahkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan memiliki 9 Lompatan Besar yang salah satunya berupa perluasan pasar kerja luar negeri. Melalui program perluasan tersebut, Kemnaker ingin mengubah wajah penempatan pekerja Indonesia di luar negeri yang lebih banyak di sektor informal bergeser ke sektor formal. Ia menilai, kondisi sekarang ini merupakan momentum Indonesia karena sedang kelimpahan penduduk usia produktif.
"Bayangkan dengan jumlah penduduk yang 70 persennya ini usia produktif lalu kita tidak kerja keras untuk memperluas pasar kerja luar negeri pasti nanti persoalan sosial akan muncul," ucapnya.
"Makanya Jepang salah satu negara yang kami yakini kita akan bisa menempatkan tenaga kerja di Jepang, baik dengan skema pemagangan maupun skema Specified Skilled Workers atau SSW," imbuhnya.
Ia juga menuturkan, pada 2019, Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap penempatan dengan skema SSW bisa mengisi 20% atau 70 ribu dari kebutuhan tenaga kerja khusus di Jepang.
"Kalau lihat data kira-kira dari awal pemagangan ini 98 ribu. Artinya resources tenaga kerja yang akan geser ke SSW sudah didapatkan dari peserta pemagangan," pungkas Menaker Ida Fauziyah (Azwar)
