Wakil ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu. Foto: Mentari/nr
“Praktik di lapangan Pak, yang terpilih Panwaslu banyak didasarkan KKN, yang tidak paham, di lapangan banyak itu pak. Tolong ini dikoreksi Pak Ketua dan teman-teman Komisioner. Bahkan banyak sebenarnya bos-bos Bawaslu di daerah yang tidak tunduk kepada Bawaslu pusat, betul enggak itu?. Kenapa demikian? Transaksional pak, saya punya bukti banyak kalau mau, saya mau lapor polisi pak, tolong dicermati," ujar Junimart dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/11/2022).
Lebih lanjut, Junimart berharap agar pengurus Bawaslu dan KPU tidak bekerja untuk cari kekayaan. Sehingga, jangan sampai jabatan di Bawaslu dan KPU jadi ajang transaksional. Dengan kata lain, pihaknya berharap agar seluruh penyelenggara pemilu, dari tingkat pusat, provinsi sampai daerah-daerah itu benar-benar bersih.
“Kami ingin penyelenggara pemilu itu bersih semua pak, tapi di bawah itu, dikoreksi ini pak, panggil itu semua. Jadi tidak segampang itu, orang bisa jadi Ketua Bawaslu provinsi, ketua bawaslu kabupaten/kota dan Panwaslu. Karena garda terdepan itu Panwaslu, jadi jangan orang masuk jadi panwaslu cari makan pak, ini pengabdian, bukan cari makan, apa lagi cari kaya," tambahnya.
Sebaliknya, Politisi Fraksi PDI Perjuangn ini selalu memberi saran kepada Bawaslu terkait Sumber daya manusianya. Sejatinya banyak rekomendasi SDM dari Komisi II DPR yang baik untuk Bawaslu, namun kenyataannya malah sebaliknya. Panwaslu yang dipilih malah yang tidak berkualitas. (ayu/aha)
