"Kertas Suara dan Bilik Suara dari Kota Rantauprapat atau dari arah kantor Kadis PMD, (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara milik kita itu bang". Sabtu (5/11/2022)
Lanjut, untungnya masih ada diantara salah satu tetangga BPD (Badan Permusyawaratan Desa) kami yang ada dan bisa dipinjam uang tetangganya, jika uang itu tidak ada mungkin bisa gagal PILKADES, sebab uang itu kami gunakan untuk menjemput kertas suara dan bilik suara PILKADES, dan setelah siap PILKADES ini terpaksa kami antar kembali ke PMD".
Kami harus meminjam uang agar kami dapat mengantar kotak surat dan bilik suara pak, mereka kami melihat sendiri dibalik samping dinding ruangan kantor PMD bersenang-senang, sebab mereka tidak berusaha untuk mengeluarkan biaya tranportasi BBM. Padahal menurut kabar yang beredar sekitar Rp,3,5M anggaran Pilkades 2022 dari 40 Desa di 7 Kecamatan, apakah anggaran tersebut ke kantongnya mereka?", Kesalnya.
Harapan saya sebagai anggota BPD "Tolonglah dipikirkan Kepala Dinas PMD Labuhanbatu dan Kepala Bupati Labuhanbatu Dr. Erik Adtrada Ritonga M.K.M tentang pengeluaran biaya jemput dan antar kertas suara dan bilik suara PILKADES.
Dan sebagai Kadis PMD semoga mau tranparansi tentang penggunaan anggaran Pilkades 2022 tersebut.
Pilkades itu memang pestanya masyarakat dan tentunya jelas ada anggarannya, kami sebagai anggota BPD sebenarnya tidak mengkaji terlalu jauh seberapa besar keuntungan Kadis di pilkades, tapi setidaknya janganlah sampai uang yang dipinjam dari tetangga menjadi seutuhnya beban BPD/kami.
"Pestanya masyarakat dapat terlaksana malah jadi beban BPD kan sedih bangat bang, sebut nara sumber anggota BPD dengan penuh harap agar namanya tidak ditulis".
Menyikapi informasi yang diterima akhirnya tim awak media menelepon Abdi Jaya Pohan S.T Kadis PMD hingga berulangkali, bahkan sudah mengkonfirmasinya melalui whatsAAp namun sayangnya beliau malah bungkam.
(AH/JD/Tim)
