Dubai, Wartapembaruan.co.id - Kajian DinarStandard menjadi salah satu referensi penting bagi Indonesia dalam menyusun kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada tiap sektor unggulan.Salah satunya, Indonesia menggunakan State of the Global Islamic Economy (SGIE) beserta indikatornya yang dikeluarkan DinarStandard untuk memacu berbagai sektor unggulan mulai dari fesyen muslim, makanan dan kosmetik halal, perbankan syariah, dana sosial syariah, hingga pariwisata ramah muslim agar dapat tumbuh lebih cepat.
Untuk itu, saat bertemu Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, Peneliti Senior DinarStandard Mohamed Ali Mechraoui memaparkan pengalamannya dalam membantu beberapa negara muslim seperti Arab Saudi dan Malaysia dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya melalui pengembangan industri halal.
“Kami telah membantu Saudi Arabia dalam salah satu proyek halal yang besar,” tutur Ali saat bertemu Wapres di Turkish Suit Lt. 15, Hotel Raffles Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA), Kamis (03/11/2022).
Di Saudi Arabia, sambung Ali, kami menganalisa perdagangan mereka dan membuat suatu peta jalan serta menunjukkan sektor-sektor tertentu yang harus diprioritaskan.
“Apakah itu berkaitan dengan masalah industri daging, unggas, atau bahkan sistem pengemasan,” terangnya.
Selanjutnya, Ali memaparkan bahwa salah satu prinsip dasar dalam mengembangkan industri halal adalah kerja sama dan saling menolong antarnegara muslim.
“Semestinya tidak ada kompetisi antara negara-negara muslim, namun yang perlu ada adalah kerjasama dan saling menolong satu sama lain,” tuturnya.
Pentingnya kerja sama ini, kata Ali, karena tidak semua negara memiliki komoditas yang sama. Misalnya, Malaysia dan Indonesia memiliki kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan untuk membantu negara-negara lain yang tidak memilikinya.
“Negara-negara besar seperti Kazakhstan dan Pakistan, mereka memproduksi gandum, yang harus dilakukan adalah menciptakan suatu pasar antarnegara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk komoditas ini, sehingga yang kuat dapat membantu yang lemah,” contohnya.
Lebih jauh, Ali menuturkan bahwa omzet ekosistem halal dunia saat ini mencapai 2 triliun USD. Hal ini tidak lain karena dukungan ekonomi syariah global yang terus berkembang 5 sampai 6% setiap tahun.
“Kita tentu harus fokus terhadap sektor-sektor potensial yang ada seperti industri makanan, obat-obatan, kosmetik, pariwisata halal, dan juga industri keuangan syariah,” ujarnya.
Sektor-sektor inilah, menurut Ali yang saat ini menjadi nilai tambah bagi negara-negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Malaysia, Indonesia, PEA, dan Arab Saudi. Terutama sektor makanan dan obat-obatan yang terkait erat dengan ketahanan dan pertahanan yang sangat penting bagi setiap negara.
“Malaysia telah kami bantu dengan suatu desain roadmap pada 2019 dan hasilnya bisa kita lihat sekarang. Tentu kami ingin melihat ada perkembangan industri halal juga di Indonesia,” pungkasnya.
Menambahkan keterangan Ali, peneliti DinarStandard lain Randah Taher menuturkan optimismenya bahwa Indonesia sangat siap untuk memimpin pasar halal secara global.
“Ekosistem syariah yang ada di Indonesia sangat terstruktur, sudah ada sertifikasi halal, BPJPH, KNEKS, juga sangat terlibat dalam hal pembiayaan dalam pengembangan ekonomi syariah. Indonesia juga telah mengeluarkan sukuk syariah terbesar di dunia,” ujarnya.
Menurutnya, yang diperlukan Indonesia saat ini adalah merangkai berbagai elemen tersebut menjadi satu kesatuan dan juga memiliki strategi untuk dapat menjadi pemain syariah global.
“Sekarang adalah saatnya kami untuk bisa membantu menyusun strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia khususnya bagaimana menanamkan investasi syariah yang menguntungkan secara ekonomi,” ungkapnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wapres pun menyambut baik dan langsung meminta KNEKS menjajaki kerja sama dengan DinarStandard untuk merumuskan strategi sekaligus menentukan insentif dan fasilitas apa yang perlu disiapkan oleh pemerintah dalam upaya mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.
“Kemudian hal-hal yang belum tersedia terkait kerja sama dengan pemerintah PEA, saya minta Pak Duta Besar untuk mendindaklanjuti,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa Indonesia memang saat ini memiliki keinginan besar untuk membangun sistem ekonomi dan keuangan syariah dan ingin bermain secara global.
“Oleh karena itu, Indonesia membangun ekosistem baik kelembagaan maupun juga penjaringan. Indonesia membangun kelembagaan yaitu KNEKS untuk pusat dan KDEKS untuk daerah,” terangnya.
Adapun empat fokus dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sebut Wapres, meliputi pengembangan industri halal, industri keuangan, pembangunan usaha syariah, dan keuangan sosial syariah.
“Untuk industri halal kami membangun ekosistem halal, mulai dari kawasan-kawasan industri halal di berbagai daerah sebagai bagian dari kawasan ekonomi khusus hingga sertifikasi halal,” tuturnya.
Beberapa komoditas halal Indonesia, kata Wapres, yang saat ini terus dikembangkan mulai dari fesyen muslim, makanan dan minuman halal, hingga pariwisata.
“Setiap tempat di Indonesia itu adalah destinasi wisata. Hingga ada yang menyebut bahwa Indonesia adalah sepotong surga yang ada di bumi,” ungkapnya.
Untuk itu, ia mengharapkan ke depan banyak investor yang datang ke Indonesia untuk berinvestasi di bidang ekonomi dan keuangan syariah khususnya di sektor pariwisata ramah muslim.
“Presiden Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Mohammed bin Zayed Al Nahyan mengatakan bahwa Indonesia memiliki semuanya, sumber daya alam yang besar, jumlah penduduk sebagai man power yang besar, dan bisa menjadi negara yang besar dan maju. Tapi saya katakan kita memerlukan teknologi, memerlukan ilmu pengetahuan, sehingga kami memerlukan kerjasama dengan PEA,” pungkasnya.
Hadir beberapa pejabat DinarStandard dalam kesempatan ini yakni Analis Penelitian Iman Ali Liaqat, Manajer Operasional Zuhaib Baig, serta Asisten Peneliti dan Operasional Hanya Waseem.
Sementara Wapres didampingi oleh Duta Besar RI untuk PEA Husin Bagis, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Mohammad Imam Aziz, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Satya Arinanto, Kepala Badan Amil Zakat Nasional Noor Ahmad, serta Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi. (EP-BPMI Setwapres)
