Pelantikan Hendrar Prihadi sebagai Kepala LKPP, di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/10/2022) pagi. (Foto: Humas Setkab/Agung)
Jakarta, Wartapembaruan.co.id -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meyakini, berdasarkan rekam jejak yang ada, Hendrar Prihadi (Hendi) adalah sosok yang tepat untuk memimpin Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Presiden pun berharap agar Hendi dapat terus memperbaiki tata kelola di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah agar dapat memberikan pelayanan yang semakin baik. Presiden mengungkapkan, nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat mencapai ratusan triliun.
“Nanti kalau daerah ikut masuk bisa menjadi ribuan triliun. Yang paling penting sistemnya terus diperbaiki sehingga ruang-ruang untuk utamanya dalam rangka pengadaan barang dan jasa itu betul-betul bisa dikelola dan dikendalikan,” ujarnya.
Secara khusus Presiden meminta Hendi untuk meningkatkan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui e-katalog sekaligus menyukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).
“Menyelesaikan utamanya produk-produk UMKM supaya semakin banyak, semakin meningkat yang bisa masuk ke e-katalog, baik e-katalog yang di pusat maupun e-katalog lokal. Ini penting, sehingga gerakan cinta produk dalam negeri betul-betul nanti terimplementasikan dalam hal belanja pemerintah, BUMN, dan oleh daerah,” tandas Presiden.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengungkapkan alasannya memilih Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
“Saya juga kenal Pak Heru sudah lama sekali, sejak jadi Wali Kota di DKI, kemudian waktu memegang Badan Keuangan, saya tahu betul rekam jejak, cara bekerja, kapasitas, kemampuan, saya tahu semuanya. Dan, komunikasinya sangat baik dengan siapapun,” ujar Presiden menjawab pertanyaan wartawan.
Presiden pun berharap Budi dapat melakukan percepatan-percepatan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh DKI Jakarta.
“Kita harapkan nanti ada percepatan-percepatan. Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta macet, banjir, harus ada progres perkembangan yang signifikan, dan yang ketiga hal yang berkaitan dengan tata ruang,” ujarnya. (TGH/DND/UN)