Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan Gerakan Kemitraan Inklusif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Naik Kelas, di Gedung Smesco, Jakarta, Senin (03/10/2022) pagi.Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan harapan agar para pengusaha besar dan UMKM kompak, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
“Kita semua harus kompak, kita semuanya harus bersinergi, kita semuanya harus memiliki perasaan yang sama karena yang kita hadapi adalah sebuah tantangan yang tidak mudah. Kompak. Sehingga, perlu yang namanya ‘Indonesia Incorporated’, yang besar, yang menengah, yang kecil bekerja sama, berkolaborasi bersama menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan secara konkret dan nyata,” ujarnya.
Presiden meyakini jika seluruh elemen bangsa bersatu termasuk para pelaku usaha mulai dari yang besar, menengah, hingga kecil akan menjadi sebuah kekuatan yang besar.
“Jakarta, provinsi, kabupaten, kota sampai ke desa semuanya memang kita harus bekerja sama. Seperti kita saat menyelesaikan pandemi, semuanya saya lihat bekerja sama. Pemerintah, swasta, dari pusat sampai ke desa semuanya bekerja sama, dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikan. Ini juga sama, harus kompak betul,” kata Presiden.
Kepala Negara pun mendorong para pelaku usaha besar untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap lingkungan dan masyarakat sehingga dapat menggerakkan ekonomi di sekitar.
“Jangan sampai ada perusahaan besar berada di sebuah daerah, pabriknya kelihatan tinggi-tinggi dan besar sekali, lingkungannya miskin,” ujarnya.
Presiden mencontohkan pendampingan yang dilakukan terhadap petani jagung di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) berdampak pada peningkatan produktivitas petani sekaligus dapat menekan impor jagung Indonesia. Impor jagung Indonesia yang sebelumnya mencapai 3,5 juta ton per tahun, dalam 7 tahun berturut turut semakin menurun hingga 800 ribu ton per tahun karena petani jagung mendapat pendampingan.
“Biasanya 1 hektare itu hanya 4 ton, sekarang 1 hektare bisa 8 ton. Cost produksi paling Rp1.800-1.900, itu yang saya tahu waktu saya ke Dompu. Jualnya, bisa Rp3.800 per kilogram. Untungnya sudah 100 persen. Ini jangan hanya di jagung saja. Harusnya produk-produk yang lain, komoditas yang lain ini harus bisa didampingi dengan pola yang sama. Kalau jagung bisa, mestinya padi juga bisa, singkong juga bisa, porang juga bisa, kopi juga bisa, semua,” ujarnya.
Presiden mengakui, pemerintah tidak mungkin dapat melakukan pendampingan kepada semua pelaku UMKM, untuk itu diperlukan terobosan berupa kemitraan yang dilakukan oleh pelaku usaha.
“Yang bisa dan cepat melakukan adalah kalau ada gerakan kemitraan seperti yang pagi hari ini akan kita mulai. Ada tadi madu, biasanya dimasukkan botol, dijual di pasar-pasar tapi dengan packaging yang bagus dan branding nama yang baik pasti harganya akan lipat dua atau tiga kali. Hal-hal yang sentuhan-sentuhan seperti itu yang kita harapkan,” ujarnya.
Presiden pun mengharapkan kemitraan ini akan dapat lebih menyambungkan antara kebutuhan pasar dengan produsen. Selain itu, ia juga berharap agar produk-produk yang dihasilkan tak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga dapat dibawa untuk pasar ekspor.
“Kalau ini bisa berjalan, saya meyakini akan berefek pada kemiskinan ekstrem yang akan bisa tertangani dengan cepat dan baik,” pungkasnya.
Pada kesempatan ini, Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatangan sejumlah dokumen kerja sama untuk meningkatkan kemitraan dalam mendorong UMKM naik kelas. Dokumen tersebut adalah Kerja Sama antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kemitraan Multi Pihak Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; Kerja Sama antara Kadin Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang Kerja Sama Fasilitasi Dalam Pengembangan UMKM; serta Kerja Sama antara Kadin Indonesia dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tentang Kemitraan Multi Pihak dalam Pemberdayaan Wirausaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.
Hadir dalam acara ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid serta Wakil Ketua Umum Kadin Koordinator II Franky Usman Wijaya. (FID/UN)
