Bogor, Wartapembaruan.co.id - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Cibinong Kabupaten Bogor menggelar sidang lapangan terkait perkara gugatan pencatutan nama Ukat Sukatma oleh PT PAP, Sidang lapangan digelar secara langsung di lokasi objek perkara, Jum'at (23/09/2022).
“Sidang ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan objek sengketa di mana, letaknya di mana, kondisinya seperti apa, sehingga nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan majelis dalam memberikan keputusan,” kata Hakim, memulai sidang yang terbuka untuk umum itu.
Majelis hakim meminta kepada kuasa hukum Ukat Sukatma sebagai penggugat dan tergugat, untuk menjelaskan pertanyaan tersebut sesuai dengan dokumen surat tanah yang mereka miliki.
“Saya tanyakan untuk penggugat dan tergugat 1,2,dan 3. Berapa luas tanah kalian, batasnya dari mana ke mana,” tanya hakim kepada para pihak penggugat dan tergugat yang mengikuti persidangan tersebut didampingi penasihat hukum beserta saksi masing-masing.
Dalam persidangan diketahui Ukat Sukatma selaku penggugat mengaku bahwa tanah yang akui oleh pihak PT PAP yang mencatut namanya adalah bukan tanah miliknya.
"Saya gak punya tanah disini pak Hakim, dan memang saya tidak merasa bahwa saya ada tanah disini," ujar Ukat Sukatma.
Banyak yang mengawal terkait kasus ini dan menyoroti tentang Sertifikat yang dimiliki oleh PT PAP, mulai dari pencatutan nama Ukat Sukatma, pemalsuan tantlda tangan Ukat Sukatma sampai letak tanah dan batas-batas yang dari pihak PT PAP sendiri tidak tau letak dan batasnya.
Ketua Tim Investigasi Media Yudi A Pamudji S.H yang selalu mengawal kasus tersebut menilai, bahwa adanya dugaan kuat indikasi oknum-oknum mafia tanah yang bermain di dalam kasus tersebut.
"Saya menilai dalam kasus ini diduga kuat ada adanya mafia tanah mulai dari jaringan BPN sampai PT pap sendiri yang terlihat janggal dalam menunjukkan sertifikat," ujarnya, Sabtu (35/09/2022).
Yudi juga menyoroti dari pihak BPN sendiri di dalam setiap sidang berlangsung tidak ada warkahnya, jadi hampir di setiap sidang dari pihak BPN sendiri tidak pernah menunjukkan atau membawa warkah atau sertifikat yang diperkarakan. Hanya bilang ada, tapi tidak pernah dibawa kepengadilan.
"Setiap di persidangan Saat ditanya oleh hakim ketua ke pihak BPN hanya selalu bilang ada warganya tapi tidak pernah menunjukkan ke dalam majelis hakim persidangan tersebut. Nah ini menjadi tanda tanya besar Ada apa di balik semua ini?" pungkas Yudi
Yudi juga menyoroti diduga kuat adanya pemalsuan surat karena itu akan melanggar pasar 263 KUHP tentang pemalsuan surat yang berbunyi . "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun". tutur Yudi.
(Team)
