JAKARTA, Wartapembaruan.co.id - Diskusi keterlibatan kaum oligarki kapital dalam kancah perpolitikan di Indonesia selama era reformasi ini telah kebablasan. Mereka adalah segelintir pengusaha kaya raya yang mengendalikan perpolitikan di Indonesia, baik langsung maupun di belakang layar. Demikian disampaikan Ketua Kajian Publik Sabang Merauke Circle (SMC) Dr Syahganda Nainggolan disela Seminar Nasional ’Membedah Sikap dan Perilaku Oligarki di Indonesia’ yang diselenggarakan Soekarno Hatta Institute di Restoran Pulau Dua, Jakarta (1/9/2022).
Mantan aktivis mahasiswa ITB era 80-an mengatakan mereka telah memecah belah persatuan. “Mereka juga menyebabkan perpecahan persatuan nasional. Untuk itu, ke depan, khususnya dalam konteks Pilpres 2024, kaum oligarki harus mawas diri,” katanya.
Hadir juga Prof. Dr. Hafidz Abbas, Dr. Hazairin Pohan, Sutoyo Abadi, Jumhur Hidayat (Ketua Umum KSPSI), MS Ka'ban (Mantan Menteri Kehutanan), Gus Aam Wahab, Andrianto/ aktivis Pergerakan, Ariady Ahmad, Bambang Wiwoho, Edi Junaidi, Sefdin, Haris Rusli, dan Soeripto- Pendiri PKS.
Syahganda dalam kesempatan tersebut, mengutip disertasi Professor Jeffrey Winters bahwa sekarang telah berubah jenis oligarki.
“Oligarki Indonesia telah berubah dari Sultanic Oligarchy yang dipimpin Suharto di era Orde Baru, menjadi "ruling oligarchy" saat ini,” ungkapnya.
Sutoyo Abadi dari Ketua Kajian Merah Putih menjabarkan masuknya para Oligarki dari Zaman Majapahit. “Jadi Oligarki memang sudah berurat. Berakar. Untuk melawannya, mesti ada kekuatan rakyat,” tegasnya.
Ketum KSPSI, Jumhur Hidayat mengatakan produk nyata oligarki adalah adalah UU Omnibus law, yang menyebabkan buruh dan pekerja makin menderita. “Dan kita bertekad akan lawan UU Omnibuslaw itu,” katanya.
Salah satu peserta Andrianto yang juga Aktivis Pergerakan menyatakan Jokowi- lah yang menciptakan Oligarki paripurna dengan mengajak kompetitornya Prabowo- Sandi masuk dalam kabinet.
“Inilah yang menyebabkan tidak terjadinya ‘check balance’ yang menghasilkan produk legislasi yang menguntungkan oligarki antara lain UU Minerba dan UU Omnibuslaw,” ujarnya. Diskusi dihadiri ratusan aktivis lintas organisasi.
