Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Partai Buruh bersama KSPI dan organisasi serikat buruh lainnya akan melakukan aksi serentak di 34 provinsi pada tanggal 6 September 2022. Aksi akan dipusatkan di Gedung DPR RI melibatkan hampir 5 ribu buruh. Sedangkan aksi di daerah dipusatkan di masing-masing provinsi yang akan diikuti puluhan ribu buruh. Demikian disampaikan Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal.
Menurut Said Iqbal, peserta yang berunjuk rasa di DPR berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya. Sedangkan di provinsi lain yang akan melakukan adalah Jawa Barat di Bandung, Jawa Tengah di Semarang, Jogjakarta di Jogja, Jawa Timur di Surabaya, Banten di Serang. Selain itu juga aksi digelar di Sumatera Utara-Medan, Aceh - Banda Aceh, Kepri - Batam, Bengkulu, Jambi, dan yang lain.
“Aksi ini akan mengusung 3 isu. Ketiga isu itu adalah tolak kenaikan harga BBM, tolak pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja, dan naikkan upah buruh tahun 2023 sebesar 10 hingga 13 persen,” ujar Said Iqbal.
Iqbal meyampaikan, ada beberapa alasan yang saling terkait mengapa tiga isu tersebut yang diangkat.
Alasan pertama, kenaikan harga BBM yang direncanakan menjadi 10 ribu rupiah per liter akan mengakibatkan daya beli buruh dan masyarakat kecil turun secara drastis. Hal ini, karena, selama tiga tahun berturut-turut upah buruh tidak mengalami kenaikan akibat adanya omnibus law. Hal ini mengakibatkan daya beli buruh turun 30%. Jika BBM naik, bisa jadi daya beli akan turun sebesar 50%.
Terlebih lagi Menaker sudah menyampaikan bahwa tahun 2023 akan tetap menggunakan PP 36/2021. Itu artinya, upah pekerja kembali tidak ada kenaikan. Secara bersamaan, inflansi diumumkan berkisar 4,9% sebelum kenaikan BBM. Sedangkan pertumbuhan ekonomi 5,1%.
“Sudahlah 3 tahun upah tidak naik, sedangkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi jika ditotal mencapai 10%. Setelah itu ditimpa lagi dengan rencana kenaikan harga BBM. Ini namanya menindas rakyat,” tegas Said Iqbal.
Menurut Iqbal, Menteri Keuangan dan jajaran di bidang perekonomian “berwatak kolonial”. Ketika negara tidak memiliki anggaran, rakyat yang dipajaki atau dinaikkan harga-harga kebutuhannya. Dalam hal ini, Partai Buruh bersama serikat buruh kebijakannya adalah pro subsidi, agar harga-harga tidak melambung tinggi. Selain itu, Partai Buruh juga pro jaminan sosial. Bukan bantuan sosial.
“Kalau ingin membandingkan harga BBM di tiap negara, maka harus dilihat juga income perkapita atau setidak-tidaknya upah minimum. Katakanlah harga BBM di Amerika Serikat sebesar 20 ribu. Tetapi income perkapita di sana sudah 30 ribu dollar. Kalau dirupiahkan sekitar 52 juta. Sehingga kalau harga BBM 20 ribu rupiah, ya sangat murah,” ujarnya.
“Malaysia katakanlah harga BBM 33 ribu. Tapi income perkapita di sana setidak-tidaknya 30 juta. Dengan harga BBM sebesar itu, maka masih terbilang murah. Sekarang bandingkan Indonesia. Harga BBM katakanlah 6.750. Income perkapitanya 4.500 dollar. Harga BBM sebesar itu, di Indonesia ya terbilang mahal,” tegasnya.
Said Iqbal juga mengungkapkan, tidak tepat jika Menteri Keuangan mengatakan jika yang menggunakan BBM bersubsidi adalah orang kaya. Sehingga subsidi BBM tidak tepat sasaran. “Harusnya Menkeu duduk di POM bensin untuk melihat secara langsung. Apakah ada mobil orang kaya yang menggunakan pertalite? Kalau pun ada sangat sedikit.” Jangan seolah-olah menyalahkan orang kaya, tetapi membuat kebijakan yang merugikan rakyat kecil.
Berdasarkan Litbang KSPI dan Partai Buruh, yang mengkonsumsi BBM bersubsidi adalah pengguna sepeda motor dan angkutan umum. Ada juga mobil pribadi yang tahun pembuatannya di bawah tahun 2005. Jumlahnya mencapai 120 juta. Dengan jumlah yang sedemikian besar, bagaimana mungkin dikatakan jika BBM dgunakan tidak tepat sasaran karena dikonsumsi oleh orang kaya? Faktanya, mayoritas pengguna BBM bersubsidi adalah orang menengah bawah.
Apalagi jika kemudian solar juga naik. Maka hal ini akan berdampak pada kehidupan nelayan. Jangan hanya melihat dari kacamata Jakarta dan orang kaya. Kenaikan BBM tidak membela orang miskin. Tetapi justru membela orang kaya.
Disampaikan oleh pemerintah, akan ada bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekeja yang gajinya di bawah 3,5 juta. Sebab yang terdampak terhadap kenaikan BBM bukan hanya mereka saja.
Terlebih lagi, pekerja yang bergaji 3,5 juta ke bawah adalah pekerja informal. Kalau ada yang formal itu di pelosok dan bukan daerah industri. Sementara pekerja di kota industri justru sangat terasa dampaknya. Karena upah yang diterima sudah habis buat transportasi, sewa rumah, makan, dan yang lain. Dia tidak mendapat subsidi.
Oleh karena itu, Partai Buruh dan KSPI mendesak agar upah dinaikkan 10-13% tanpa harus ada kenaikan BBM. Hal ini melihat inflansi dan pertumbuhan ekonomi. Itulah yang akan disuarakan oleh Partai Buruh dan organisasi serikat buruh dalam aksi tanggal 6 September di DPR RI dan serentak di seluruh provinsi.
(Azwar)
