JAKARTA, Wartapembaruan.co.id – Presiden Joko Widodo bersikap tegas terkait usulan perwira aktif TNI/ Polri bertugas di kementerian atau lembaga. Ia menegaskan, usulan yang disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan itu belum mendesak.“Saya melihat kebutuhannya masih belum mendesak,” kata Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (11/8/2022).
Jawaban ini ditegaskan kembali Presiden Jokowi bahwa keputusan tersebut apakah akan berubah dalam waktu dekat. “Sudah saya jawab, kebutuhannya kan saya lihat belum mendesak,” tegasnya.
Sebelumnya, Menko Luhut mengusulkan adanya penugasan perwira aktif TNI/ Polri dalam perubahan UU TNI agar bisa ditempatkan di kementerian/lembaga. Penugasan perwira aktif TNI/ Polri itu diklaim akan mengefektifkan kinerja TNI AD.
“Sebenarnya TNI nanti bisa berperan lebih lugas lagi dan perwira- perwira TNI kan tidak semua harus jadi KSAD. Bisa saja tidak KSAD tapi dia di kementerian,” ujar Luhut, Jumat (5/8/2022).
Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan dirinya sepakat dengan Jokowi. “Saya pikir Jokowi sudah pikirkan dampaknya. Selain kita kembali ke masa orde baru maka fungsi TNI yang netral dan independen bisa rusak,” katanya.
Direktur P3S ini menambahkan, isu seperti ini tak usah diangkat ke publik. Ini seperti kepolisian yang bisa jadi kepala daerah atau Plt yang tak berhasil digolkan. “Memang semua orang bisa punya ide, usulan dan gagasan tapi harus dikaji dan analisis dulu seperti apa dampak dan resiko di lapangan,”ucapnya Jumat (12/8/2022).
Jerry mengatakan ada baiknya bagaimana berpikir menurunkan inflasi dan juga IKN sampai ke persiapan pemilu.
“Saya pikir Jokowi membuat ‘good and smart decision’ keputusan yang cerdas jadi resiko yang ditimbulkan sudah dipikir matang oleh Jokowi. Jadi Tupoksi TNI sebagai pertahanan RI seperti diamanatkan UU jangan diubah soalnya akan sarat kepentingan jika ini disahkan Jokowi. Jangan-jangan ada rencana dan agenda lain dari LBP dengan mengangkat isu ini,”pungkasnya.
