Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Dalam pelaksanaan Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Kementerian LHK dan para pihak terkait akan melakukan tiga aksi utama, yaitu aksi pengurangan emisi, aksi pertahankan serapan, dan aksi peningkatan serapan karbon. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ruandha Agung Sugardiman, dalam gelaran terakhir rangkaian Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Bertempat di Auditorium Bina Praja Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Kota Palembang (24/8), Ruandha menjelaskan bahwa ketiga aksi utama itu bersumber dari operasionalisasi 11 aksi mitigasi sektor FOLU, yaitu pengurangan laju deforestasi lahan mineral, pengurangan laju deforestasi lahan gambut, pengurangan laju degradasi hutan lahan mineral, pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut, pembangunan hutan tanaman, sustainable forest management, rehabilitasi dengan rotasi, rehabilitasi non rotasi, restorasi gambut, perbaikan tata air gambut, dan konservasi keanekaragaman hayati
“Menjaga kelestarian hutan di dalam pencapaian Indonesia's FOLU Net Sink 2030 merupakan bagian dari kontribusi pengendalian perubahan iklim Indonesia untuk dunia,” ungkap Ruandha.
Ruandha menambahkan, sebagaimana komitmen Bapak Presiden yang telah disampaikan kepada dunia, Indonesia’s FOLU Net Sink menargetkan tingkat serapan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi. Sektor kehutanan menyumbang porsi terbesar di dalam target penurunan emisi gas rumah kaca dengan kontribusi sekitar 60% dalam pemenuhan target netral karbon atau net-zero emission.
Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Mawardi Yahya dalam sambutan pembukaannya menyampaikan agar seluruh pihak dapat bekerja bersama mengambil peran penting untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan alam dan ekosistem dalam memberikan manfaat untuk adaptasi dan mitigasi iklim sambil memastikan perlindungan sosial dan lingkungan.
“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk menanam minimal 1 pohon di rumah masing-masing,” tambah H. Mawardi Yahya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI dari dapil Sumatera Selatan I, Riezky Aprilia berharap implementasi program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 harus dapat diintegrasikan dengan program pada Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Tak hanya itu, diapun menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam implementasi Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Riezky juga berharap program ini bukan sekadar program selebrasi, program yang dibuat pemerintah harus berdampak terhadap pemulihan ekonomi.
“Komisi IV DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi legislasinya untuk memastikan program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dapat teraplikasi dengan baik di lapangan,” tambah Riezky.
Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 mendorong kinerja sektor kehutanan menuju target pembangunan yang sama, yaitu tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030. Pijakan dasar utamanya adalah Sustainable Forest Management, Environmental Governance, dan Carbon Governance.
“Untuk itu, peran aktif pemerintah daerah, akademisi, mitra KLHK, LSM, media, serta masyarakat umum untuk mensinergikan dan mengimplementasikan aksi mitigasi pengendalian perubahan iklim melalui potensi yang ada di daerah dengan mengacu pada target penurunan emisi gas rumah kaca nasional sangat dibutuhkan,” pungkas Ruandha.
Sebagai tindak lanjut atas gelaran sosialisasi hari ini, Kementerian LHK akan menggelar Workshop Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Provinsi Sumatera Selatan besok (25/8).
Kementerian LHK memastikan optimalisasi pelaksanaan seluruh kegiatan yang sedang dan akan berjalan untuk mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 sesuai dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian LHK. Sinergitas kebijakan, perencanaan dan operasionalisasi yang memiliki kinerja yang terukur antar level di pusat, daerah dan bahkan tapak merupakan prasyarat untuk mencapai sasaran yang diharapkan.
Pelaksanaan sosialisasi tingkat sub nasional ini telah digelar Kementerian LHK sejak tanggal 18 Juli 2022 di 10 provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, Lampung, dan terakhir di Sumatera Selatan. Diharapkan semua proses sosialisasi dan penyusunan rencana kerja sub nasional terkait Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dapat selesai pada tahun ini. (Bkt)
