JAKARTA, Wartapembaruan.co.id -Aksi damai DPP Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu Pekat (IB) di Kemendagri dan KPK meminta Supaya Sekda Kampar dicopot dan segera di periksa diduga telah menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan perampasan hak-hak Rakyat.
"Dalam hal ini, ingin menguasai Koperasi Petani Iya Basambo Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar," kata Ketua Infokom DPP Pekat IB yang Di dampingi sama DPW Pekat IB Provinsi Riau, Senin (18/7/2022) ditemui saat aksi damai di Kemendagri dan KPK.
Lanjut, Lisman yang dalam aksi di terima sama Salah satu Humas KPK suhendar agar bisa mendengar aspirasi rakyat dan Kader Pekat IB dari Provinsi Riau terkait adanya dugaan bahwa Sekda Kampar Inisial YS
"Dengan kekuasaan dan Jabatannya melakukan tindakan sewenang-wenang ingin mengusai Kebun Sawit yang selama ini dikuasai Koperasi Petani Iya Basamo," tutur Lisman.
"
Tentunya sebagai Ormas, hal ini kami tidak benarkan, sebagaimana fungsi kami kontrol sosial dan melakukan advokasi terhadap Rakyat tertindas yang ingin hak mereka dirampas tidak sesuai UU Pemerinrahan Daerah maupun UU No 25 Tahun 1992," katanya.
Diterangkan, Pria Berdarah Batak Kelahiran Bumi Cenderawasih ini, sebelumnya PN Bangkinang sudah menangkan Koperasi Iya Basmo dan adanya SK Menkumham yang dimenangkan Ketua Hermaylis.
"Namun tidak juga digubris Sekda Kampar, malah melakukan arogansinya memakai instrumen Pemerintahan Kampar melalui Satpol PP dan Oknum Kepolisan agar menekan pihak Ketua Hermaylis melepaskan Koperasi Iya Basamo kepada pihak-pihak yang tidak pernah berjuang mendirikan Koperasi,"
Lebih jauh, Lisman menerangkan, di awal, bahkan lahan Kelapa Sawit yang selama ini dikerjakan saat ini dilarang masuk.
" Sementara Pengurus yang mengatasnamakan Anggota Koperasi Iya Basamo dari pihak bentukan Sekda Kampar dapat leluasa mengendalikan aktivitas di lahan tersebut," Terang Lisman
Hal ini sungguh ironis sambungnya, memakai alat jabatan dan kekuasaannya dengan Jabatan Sekda melakukan provokasi dan manuver agar mengambil hak-hak Rakyat
"Maka DPP Pekat IB meminta agar Mendagri dapat mencopot Sekda Kampar, kemudian meminta KPK segera memeriksa Sekda Kampar, sebab diduga telah melakukan tindakan KKN dengan menyalahgunakan Jabatannya di Pemerintahan Daerah," tutup Lisman
