Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Tahun 2022 menjadi momentum kick off persiapan pesta demokrasi menuju 2024. Perhelatan pesta demokrasi 2024 salah satunya ialah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak. Konsekuensinya, daerah dengan kepala daerah yang masa jabatan habis sebelum 2024 akan mengalami kekosongan dan roda pemerintahan dijalankan oleh penjabat kepala daerah. Ketua Departemen Gugus Tugas Riset dan Kebijakan Publik PP Pemuda Katolik, Eduardo Edwin Ramda atau yang biasa disapa Edwin dalam keterangan pers tertulisnya, Rabu (11/5/2022) beranggapan bahwa proses ini harus benar-benar dijalankan secara ketat dan transparan.
Edwin pun menyebutkan bahwa momentum pemilihan penjabat kepala daerah saat ini berada pada timeline yang extraordinary mengingat Indonesia masih berjibaku jalani pemulihan pasca pandemi covid-19.
"Pemilihan pejabat kepala daerah di masa extraordinary menimbulkan konsekuensi berupa ekspektasi bahwa pejabat terpilih memiliki kualitas yang baik untuk mengawal pemulihan dampak pandemi. Oleh sebab itu, proses ini harus dijauhkan dari nuansa lobi-lobi politik serta berbasi ameritokratif," ujar Edwin.
Menurut dia lagi, proses pemilihan pejabat kepala daerah ini tidak bisa dipisahkan dari selaksa kepentingan stakeholders termasuk kepentingan gereja katolik. Oleh sebab itu, Edwin mendorong adanya proses yang partisipatif dan transparan dalam pemilihan pejabat daerah.
"Dampak pemilihan ini nantinya akan terasa pada sejumlah sektor, seperti perizinan berusaha hingga penyelenggaraan kegiatan beragama, dalam hal perizinan di hari raya tertentu. Maka masukan dari seluruh stakeholder wajib dipertimbangkan, karena secara UU, kepala daerah punya kuasa yang luas. Pemuda Katolik mendorong mekanisme yang partisipatif dan transparan. Sebab hal ini dimungkinkan pada Presiden dan Mendagri punya kuasa tertentu untuk menunjuk pejabat kepala daerah dengan sejumlah pertimbangan, termasuk stabilitas politik dan kesinambungan pemerintahan," pungkas Edwin. (**)
