Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan kerjasama pembangunan Ambon New Port (ANP) dan sektor kelautan serta perikanan kepada pihak negara Jepang, melalui Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio ketika berkunjung ke Indonesia di Istana Bogor, Jumat (29/4/2022) lalu.Langkah yang dilakukan Presiden Jokowi menurut Ketua Umum Forum Komunikasi Maritim Indonesia (FORKAMI) James Talakua dinilai tepat. "Jika pihak Jepang masuk sebagai investor dalam pembangunan ANP maka diharapkan proyek ini akan lebih memperkuat hubungan antara Jepang dan Indonesia sebagai mitra strategis, serta berkontribusi untuk mewujudkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), yang berbagi banyak prinsip dasar yang sama dengan Free and Open Indo-Pacific (FOIP)," katanya dalam keterangan pers kepada media, Senin (9/5/2022).
Ditambahkan James Talakua lagi, "Keseriusan pihak negara Jepang dalam menginvestasikan dananya di sektor kepelabuhan, sudah dapat dilihat dari proyek perluasan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dimana pada Fase pertama pemberian pinjaman yen, senilai sampai dengan sekitar 118,9 miliar yen telah dilakukan pada November 2017. Sehingga pada Desember 2021, terminal kendaraan mulai beroperasi penuh dengan partisipasi dari perusahaan-perusahaan Jepang. Dan kini, Fase kedua dari pinjaman tersebut yang dilaksanakan kali ini senilai sampai dengan 70,195 miliar yen," jelasnya.
Ketum FORKAMI ini juga melanjutkan pembangunan Ambon New Port tentunya akan menambah devisa daerah dan negara. Sehingga akan ikut pula mengangkat taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Maluku. Karena itu pula, James seraya mengingatkan pada Pemerintah Daerah Maluku agar dapat mempersiapkan sumber daya manusia di bidang kemaritiman.
"Pemerintah daerah agar dapat menyiapkan SDM yang memiliki keahlian di bidang kemaritiman. Kita harusnya tahu, sudah saatnya masyarakat Maluku kembali ke laut. Maluku itu kaya akan sumber daya alamnya. Belum lagi Blok Masela yang sebentar lagi akan segera beroperasi. Juga keindahan pantai, kekayaan laut serta hasil tambang yang belum tersentuh. Saatnya kita bersatu, satu hati untuk Maluku Tanah Pusaka," tandas James Talakua.
Sementara itu menurut Sekretaris Jenderal FORKAMI, Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa saat mendampingi Ketum FORKAMI dalam keterangan pers kepada media menyebutkan bahwa sebagai negara maritim yang besar dengan 66 persen wilayahnya adalah lautan, pelabuhan memiliki peran besar untuk meningkatkan produktivitas antarpulau. Pembangunan ANP sangatlah tepat untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.
Pembangunan ANP secara langsung juga akan mewujudkan Maluku menjadi Lumbung Ikan Nasional (LIN). "Oleh karena itu sudah selayaknya di Maluku dibangun Pelabuhan ANP. Apalagi berdasarkan data yang ada dari Kementerian Kelautan Perikanan, memiliki potensi tangkapan ikan yang berlimpah di perairannya. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 misalnya, yang mencakup wilayah Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian Timur. Potensi Sumberdaya Ikan Laut Arafura (WPP 718) merupakan salah satu perairan tersubur di dunia," tegas dia.
Ditambahkan Capt. Hakeng, Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan dan/atau maritim terbesar di dunia, peran pelabuhan sangatlah penting untuk menunjang kegiatan ekonomi dan bisnis, distribusi barang dari daerah / kota di satu pulau ke daerah / kota di pulau lainnya hampir pasti dilakukan melalui pelabuhan. Sehingga peran pelabuhan untuk pengembangan wilayah dan pembangunan ekonomi sangatlah besar perannya.
Memang diakui oleh Capt. Hakeng pembangunan pelabuhan seperti ANP membutuhkan biaya besar. Karena itu dibutuhkan pihak lain untuk ikut serta dalam pendanaan. Pembangunan pelabuhan di Indonesia dapat menggunakan skema pendanaan kreatif (creative financing) non APBN. "Peran serta badan usaha sangat penting untuk ikut serta membantu akselerasi pembangunan pelabuhan, yang tidak dapat dipenuhi dengan mengandalkan hanya dari APBN,” kata Capt. Hakeng.
Oleh karena itu Capt. Hakeng pun meminta pemerintah untuk memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya kepada badan usaha, baik nasional maupun asing untuk berperan dalam pembangunan pelabuhan di Indonesia. "Pemerintah harus dapat menyediakan aturan atau regulasi yang tidak terlalu memberatkan badan usaha dalam pembangunan pelabuhan baru," ungkapnya.
Regulasi dan semua aturan turunannya yang menyangkut pengelolaan pelabuhan harus dibuat dengan tujuan agar distribusi barang lancar, efektif, dan efisien yang dapat dirasakan oleh semua stakeholder dan atau semua pihak yang berkepentingan dengan pelabuhan.
"Yang menjadi tantangan kita semua adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan volume barang yang akan didistribusikan lewat pelabuhan yang dibangun tadi. Sehingga investasi pembangunan pelabuhan atau terminal tadi, dari sisi bisnis dapat menghasilkan return sesuai dengan yang diharapkan. Konsep Ship’s follow the trade ataupun sebaliknya harusnya dijadikan kombinasi yang saling menopang guna menarik minat investor tersebut," pungkas Capt. Hakeng. (**)
