Serang, Banten, Wartapembaruan.co.id - Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Banten mengaku selama 2 (dua) bulan terakhir belum juga menerima Tunjangan Kinerja (Tunkin).Pasalnya, Tunkin sangat dibutuhkan untuk mengurangi beban biaya harian, karena mereka harus gercep (gerak cepat) bila ada undangan rapat di rumah pribadi Gubernur Banten, Wahidin Halim, di Kawasan Pinang, Kota Tangerang.
Padahal di Serang sebagai pusat Ibukota Provinsi Banten, Gubernur memiliki rumah dinas yang refresentatif dan kantor Gubernur yang megah, luas dan nyaman. ”Terus terang kalau setiap pekan kami harus rapat ke rumah pribadi Gubernur, kami harus mengeluarkan uang ekstra lagi untuk bensin dan tol. Apalagi saat ini sudah dua bulan uang Tukin (Tunjangan Kinerja) belum bisa dicairkan,” ungkap seorang pejabat eselon 2 yang enggan ditulis namanya, Selasa (15/2/2022) lalu.
Hal senada juga dituturkan oleh pejabat eselon 3 yang mengaku, kalau memberikan laporan kinerja kepada Gubernur, dirinya bersama pejabat teknis harus datang ke rumah pribadi Gubernur di Kota Tangerang.” Namaya perjalanan jauh, selain untuk tol dan bensin, mau tidak mau harus makan diluar kang. Namun, kalau rapat di KP3B atau rumah dinas Gubernur di kawasan Ciceri pada jam istirahat kita bisa makan pulang ke rumah,” tuturnya.
Dirinya menambahkan, sebenarnya saat uang Tunkin lancar dibayarkan, dia tidak mempemasalahkan pergi rapat ke rumah pribadi Gubernur, karena bisa menyiasati dari uang Tunkin untuk tol dan bensin. Namun, sejak dua bulan belakangan karena pembayaran Tunkin tersendat, dia terpaksa pinjam sana sini untuk pergi rapat ke rumah pribadi Gubernur. "Saya harus pinjam uang dulu sama istri atau tetangga untuk biaya tol dan bensin rapat ke Pinang,” ucapnya seraya menambahkan dirinya sangat mengetahui yang namanya rapat dinas itu di kantor atau di rumah dinas, bukan di rumah pribadi.
Tidak hanya kalangan pejabat, sejumlah kepala SMA/SMK, Tenaga pendidikan dan kependidikan juga menyampaikan hal yang sama.
“Coba Kang bantu informasinya, kapan Tunkin cair. Kita udah kerepotan ini. Ditambah dana BOS juga belum cair. Bahkan termasuk teman-teman guru dan TU juga pada banyak menanyakan kapan Tunkin cair katanya,” ucap salah seorang Kepala Sekolah yang enggan disebutkan namanya.
Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dearah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti yang dikonfirmasi membenarkan, sudah dua bulan uang Tunkin ASN di Banten belum dibayarkan, karena saat ini masih dilakukan pembahasan di Kemendagri dan Kemenkeu. "Saat ini masih proses pembahasan internal di Kemedagri dan Kemenkeu,” jelas Rina,
Plt Sekda Banten Muhrarrom yang dikonfirmasi terkait keluhan sejumlah pejabat yang diharuskan pergi rapat ke rumah pribadi Gubernur di Pinang, Kota Tangerang, tidak merespon meski pesan yang dikirimkan melalui Whattsapp sudah dibaca dengan dua tanda centang. (Azwar)
