Jakarta, www.wartapembaruan.co.id – Komisi VIII DPR mengusir Sekjen Kementerian Sosial Harry Hikmat dari ruang rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/1/2022). Meskipun Mensos Tri Rismaharini sudah meminta maaf, bahkan hendak bersujud, namun Sekjen Kemensos tetap harus meninggalkan ruang rapat.Pengusiran Harry Hikmat itu bermula dari ketersinggungan anggota Komisi VIII terhadap pesan Sekjen Kemensos di grup WhatsApp kepada anggota Komisi VIII dari Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily.
Beberapa anggota Komisi VIII menilai, pesan itu tak pantas dan telah menyinggung Komisi VIII secara kelembagaan.
“Ini bukan persoalan Pak Ace dengan Pak Sekjen, tapi ini secara kelembagaan. Atas pendapat semua fraksi, Pak Sekjen Harry Hikmat agar memikirkan kesalahannya di luar ruangan,” kata Ketua Komisi VIII Yandri Susanto di ruang rapat komisi.
Merespons persoalan ini, Risma pun menyampaikan permohonan maaf kepada Ace dan seluruh anggota komisi. "Saya atas nama siapa pun di Kemensos, saya minta maaf," kata Risma di dalam ruangan rapat.
Bahkan Risma mengaku siap untuk sujud meminta maaf di depan kaki Ace dan anggota komisi lainnya satu per satu. "Kalau memang saya harus berada di tempat pak Ace dan saya duduk di bawah, akan saya lakukan," kata Risma.
Risma kemudian berdiri untuk menuju meja Ace dan akan bersujud. Namun, sejumlah anggota komisi buru-buru melarang Risma melakukan sujud. Risma pun mengurungkan niatnya.
Harry Hikmat pada kesempatan itu kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh anggota komisi. Setelah mendatangi meja Ace, meminta maaf dan berjabat tangan, ia kemudian meninggalkan ruangan rapat.
Menurut penjelasan Ace Hasan, ketika ada kunjungan Mensos Risma ke daerah pemilihannya di Jawa Barat, Sekjen Kemensos seharusnya memberi informasi kepada anggota Komisi VIII sesuai kesepakatan dengan Mensos Risma.
Ace kemudian menanyakannya kepada Sekjen Kemensos lewat grup WhatsApp. Harry Hikmat kemudian menjawab dan meminta maaf.
“Sekjen memang minta maaf, tapi setelah itu nyerocos. Bilang apa yang saya lakukan itu sinis bahwa saya diundang oleh Kemensos nggak pernah datang. Apa urusannya bicara seperti itu?” kata Ace kepada Risma.
Menurut Ace, jajaran Kemensos harus memahami tugas Komisi VIII yang menjalankan tugas pengawasan. Dikemukakan bahwa hubungan parlemen dan pemerintah, dalam hal ini Kemensos, adalah hubungan sebagai mitra.
Raker Kemensos RI dengan Komisi VIII saat itu antara lain membahas evaluasi APBN tahun 2021 dan pembahasan APBN 2022. (ys_soel).
