Proses penyerahan lahan dilakukan oleh Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie kepada Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan. Turut hadir menyaksikan secara langsung Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi.
“Kami sangat mengapresiasi perhatian dan komitmen yang luar biasa dari Gubernur Bengkulu dan Gorontalo untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan masyarakat di Provinsi masing-masing melalui pembangunan BLK,” ucap Ida di Jakarta, Selasa (1/2/2021).
Ida mengatakan, pembangunan BLK UPTP di kedua provinsi tersebut sejalan dengan program Kementerian Ketenagakerjaan RI tahun 2020 s.d 2025 yaitu menghadirkan UPTP BLK di setiap Provinsi di seluruh Indonesia.
“Keberadaan sarana peningkatan kompetensi SDM yang memadai di setiap daerah tentu akan membantu daerah bersangkutan dalam menyiapkan SDM kompeten sesuai kebutuhan industri maupun potensi daerah setempat,” kata Ida.
Ida berharap keberadaan BLK UPTP di daerah dapat menjadi perwakilan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan fungsi pembinaan pelayanan pelatihan berkualitas yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah, serta melakukan fungsi pembinaan dan koordinasi kepada seluruh BLK UPTD Kabupaten/Kota dan stakeholders pelatihan lainnya di tingkat Provinsi.
“Saya titip kepada Bapak Gubernur, ke depannya dalam menyelenggarakan pelatihan, BLK-BLK ini harus dikerjasamakan dengan industri-industri di daerah, sehingga pelatihan-pelatihan tersebut matching dengan perkembangan industri,” tutur Ida.
Pemerintah Provinsi Gorontalo menyerahkan 22 bidang tanah dengan total luas mencapai 3,4 hektare. Tanah tersebut telah dilakukan peninjauan lapangan oleh tim teknis Kemnaker dan Perwakilan Pemda sebagai verifikasi. Nantinya, program prioritas yang akan diselenggarakan di BLK tersebut di antaranya otomotif, tata rias, menjahit, dan desain graifs.
“BLK ini tentunya sangat kita harapkan, karena akan membangun SDM yang terampil yang memiliki kompetensi dan siap pakai,” kata Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie.
Sementara Pemerintah Provinsi Bengkulu menyerahkan 2 bidang tanah seluas 2 hektare. Tanah tersebut juga telah dilakukan peninjauan lapangan oleh tim teknis Kemnaker dan Perwakilan Pemda.
“Kita harapkan, di tahun 2022 angkatan kerja di Provinsi Bengkulu bisa mengikuti program pelatihan, sehingga bisa menjadi solusi alternatif bagi angkatan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran di Provinsi Bengkulu, serta siap masuk ke dunia kerja dengan kompetensi yang baik,” kata Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. (Azwar)
