"Sesuai arahan Bapak Wapres tadi ada dua yang dilakukan pemerintah yaitu memberikan perlindungan sosial dan melakukan pemberdayaan, melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dua langkah ini dibutuhkan agar lepas dari kemiskinan ekstrem," ucap Ida usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021 di NTT yang dipimpin oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin, Kupang (17/10).
Ida mengatakan dalam rangka mendukung percepatan penaggulangan kemiskinan ekstrem khususnya di NTT ini, Kemnaker sudah, sedang, dan terus melakukan berbagai bentuk intervensi program antara lain melalui program perluasan kesempatan kerja dan program pelatihan vokasi dan produktivitas.
Intervensi pertama yang dilakukan melalui program perluasan kesempatan kerja. Program ini bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.
"Pada tahun 2021 ini, program perluasan kesempatan kerja juga kami lakukan dengan memberikan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Mikro dan Ultra Mikro di NTT ini. Saya nilai program ini tepat untuk membantu menanggulangi kemiskinan ekstrem di wilayah ini," kata Ida.
Selain dapat mengurangi pengangguran secara signifikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program perluasan kesempatan ini juga diberikan untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19.
Program intervensi Kemnaker yang kedua, lanjut Ida, yaitu menggelar pelatihan vokasi dan produktivitas antara lain peningkatan program pemagangan dalam dan luar negeri, peningkatan kualitas mutu dan lembaga dari lembaga pelatihan kerja, dan berbagai program peningkatan produktivitas.
"Di wilayah NTT ini kami juga mengadakan pelatihan berbasis kompetensi/vokasi yang kami harap alumni pelatihan itu dapat masuk ke pasar kerja atau berwirausaha secara mandiri. Bukan malah menambah pengangguran baru," tutur Ida.
Selain dua bentuk intervensi program itu, tahun 2021 ini, pemerintah juga memberikan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) guna melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam penanganan dampak COVID-19) khususnya di wilayah NTT ini.
"Kami harap dengan adanya berbagai intervensi program yang kami lakukan dapat berkontribusi positif untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem di NTT," pungkas Ida.
Adapun yang hadir dan ikut dalam rakor tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, para Bupati di NTT yaitu Bupati Sumba Timur, Bupati Timor Tengah Selatan, Bupati Rote Ndao, Bupati Sumba Tengah, dan Bupati Sumba Tengah. (Azwar)
