Adapun 5 kabupaten di NTT yang menjadi prioritas pengurangan kemiskinan ektrem yaitu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Tengah.
Dalam rakor tersebut Wapres K.H. Ma'ruf Amin mengatakan pemilihan 5 kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di NTT tahun 2021, didasarkan bukan hanya pada kriteria persentase tingkat kemiskinan ekstrem, tetapi juga dikombinasikan dengan jumlah masyarakat miskin ekstrem di wilayah tersebut.
"Saya minta agar Gubernur dan seluruh Bupati wilayah prioritas tahun 2021 di Nusa Tenggara Timur untuk dapat bekerja keras memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrem mendapatkan seluruh program, baik program pengurangan beban pengeluaran maupun program pemberdayaan," kata Wapres.
Gubernur dan para Bupati di wilayah itu juga diharapkan memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing, khususnya yang sesuai dengan karakteristik miskin ekstrem di wilayah masing-masing.
Pada rakor tersebut, Wapres menegaskan bahwa anggaran bukan masalah utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem, karena anggaran kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah sudah mencukupi, namun tantangannya adalah bagaimana program tersebut konvergen dan terintegrasi dengan sasaran yang ditetapkan.
"Konvergensi merupakan faktor utama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem untuk memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju pada lokus yang sama, baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang tepat," ucap Wapres.
Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan telah, sedang, dan terus melakukan berbagai upaya turunkan kemiskinan ekstrem di NTT. 2 intervensi yang dilakukan oleh Kemnaker yaitu program perluasan kesempatan kerja dan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK). "Dengan 2 program intervensi itu kami harapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem di NTT ini," kata Ida.
Adapun yang hadir dan mengikuti rakor tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, dan para Bupati di NTT yang wilayahnya menjadi prioritas pengurangan kemiskinan ekstrim. (Azwar)
