Iklan

MPR: Hentikan Narasi Framing Radikalisme Terhadap Lembaga Pendidikan

warta pembaruan
20 September 2021 | 5:12 PM WIB Last Updated 2021-09-20T10:23:03Z
Ket Gambar : Wakil Ketua MPR Dr.H.M H Hidayat Nur Wahid



Jakarta, www.wartapembaruan.co.id
– Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mengingatkan pentingnya membangun narasi yang menguatkan kohesi bangsa. Ini penting  agar dapat mengatasi berbagai tantangan, baik karena dampak covid-19, persaingan global maupun masalah separatisme yang bisa memecah kesatuan bangsa.


Pernyataan itu dikemukakan Wakil Ketua MPR Dr. H. M Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/9/20), dan mengingatkan kembali tentang pernah adanya pengkhianatan terhadap bangsa dan negara oleh PKI, yaitu melakukan kudeta pemberontakan sekaligus ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis.

“Siapapun sebaiknya menghentikan dan tidak melakukan narasi framing radikalisme terhadap lembaga pendidikan. Framing tanpa definisi yang benar dan tanpa bukti bisa menimbulkan saling curiga dan memecah belah generasi muda bangsa, yang ujungnya bisa melemahkan persatuan nasional,” kata Hidayat.

Dikemukakan, pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko bahwa paham radikalisme telah menyusup ke lembaga-lembaga pendidikan harus dihentikan, apalagi tanpa menyebutkan bukti-buktinya.

“Framing radikalisme dan penyebarannya di lembaga pendidikan seperti madrasah dan pesantren, harusnya ditolak. Selain tak ada bukti, juga tak sesuai dengan fakta. Apalagi di tengah kebijakan pemerintah yang mengapresiasi dunia pendidikan pesantren dengan menerbitkan Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang dana abadi untuk pesantren,” katanya.

Hidaya Nur Wahid menambahkan, framing tanpa bukti adanya radikalisme di lembaga pendidikan dan madrasah terasa ganjil, apalagi ketika diketahui telah terjadi sejumlah aksi radikalisme yang berulang  dan nyata di wilayah Indonesia.

“Ada ancaman radikalisme yang nyata dan membahayakan NKRI, yaitu radikalisme separatis Papua yang membunuh prajurit TNI dan tenaga kesehatan, kemudian sikap kapal perang Tiongkok di Natuna yang lalu lalang di perairan Indonesia, atau sikap intoleran kalangan radikalis islamophobia yang menista Al Quran maupun Nabi Muhammad SAW,” katanya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah tersebut di atas, karena Indonesia tidak menginginkan sejarah radikalisme PKI yang mengancam eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara tidak berulang lagi.

Sebelumnya Kepala KSP Moeldoko menyebutkan bahwa saat ini paham-paham radikal sudah menyusup ke banyak elemen di masyarakat, tidak terkecuali lembaga-lembaga pendidikan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Paham radikal sudah menyusup ke tengah-tengah masyarakat dan lembaga pendidikan. Ini harus diwaspadai, karena gerakannya tersistematis dan terstruktur,” kata Moeldoko ketika berkunjung ke Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.

Menurut Moeldoko, sikap radikalisme dan intoleran adalah ancaman nyata sebab hal ini bisa merusak integrasi bangsa, melumpuhkan kekuatan, dan keyainan ideologi bangsa. Ia menambahkan bahwa pesantren bisa jadi pencegah paham radikal di tengah masyarakat.

“Saya yakin, pesantren adalah center of gravity dalam pembangunan karakter,” kata Moeldoko. (ys_soel)
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • MPR: Hentikan Narasi Framing Radikalisme Terhadap Lembaga Pendidikan

Trending Now

Iklan