"Sesuai data yang Kami peroleh bahwa ada Indikasi dan temuan Mega Korupsi serta konsprasi oleh para Pihak Kemenpora dan Panitai Besar (PB) PON XX Papua yang kuat dugaan memanipulasi Anggaran PON XX Papua 2021, dari data yang kami terima, modus dan skema korupsinya melalui Mark Up harga harga barang yang jauh melebihi harga standard atau HPS" ujar Reza Ketua Umum GM PEKAT IB sesaat usai menyampaikan surat di KPK RI kuningan Jakarta, 1/10/2021
" Dari data yang kami lihat bahwa nilai harga harga pembelian Barang di penyelenggaraan PON XX tersebut jauh diatas Standard Satuan Harga yang berlaku" lanjut Sarjana Hukum ini.
Untuk diketahui bahwa Anggaran yang sudah dikucurkan Pemerintah dari APBD Papua untuk Penyelenggaran PON XX tahun 2020 yang lalu srbesar Rp 2 Trilyun yabg dananay sudh tetapkai untuk pemabngunan Venue Venue di Papua
Terakhir di September 2021 digelontorkan kembali dana dari APBN sebesar Rp 1,4 Trilyun dari 1,6 Trilyun yang diusulkan BP PON Yunus Wonda selaku Ketua Umum nya. Sementara itu, masih tersisa lagi dana Rp 600 Milyar dari APBD 2021 Papua untuk menambah alokasi Penyelenggaraan Pesta Olahraga Nasional ini 2 sd 15 Oktober 2021 mendatang.
Sesuai informasi yang di terima dari Papua Banyak Juga Atlet yang dilaporkan mendapatkan makanan yang sudah basi dan kesulitan transportasi sampai Konsumsi harus mereka beli Sendiri serta masih banyak persoalan persoalan teknis dilapangan yang umumnya keluhan para atlit atas fasilitas yang disiapkan Penyelenggara PON XX ini
" Hal inilah yang menginisiasi kami agar KPK dan BPK RI segera mengaudit Panitia Besar PON Yunus Wonda dan jika terlibat juga MENPORA RI dan para pihak yang dapat diduga melakukan manipulasi dan korupsi atas uang negara tersebut" tutup Putra asli Minang ini
