Menurut mahasiswa ini, Kepala MPD Aceh Utara harus menunjukkan komitmennya dalam mengucurkan dana beasiswa, hal ini katanya, untuk membantu mahasiswa kurang mampu dalam menyelesaikan kuliah.
"Tapi, hingga saat ini beasiswa tersebut belum ada kejelasan dan informasi terkait itu, jangan sampai program ini cuma iming-iming alias omong kosong belaka dari Pemkab Aceh Utara,"kata Aris Munandar, dalam rilisnya (17/09).
Mahasiswa konsentrasi tatanegara itu juga mengingatkan, agar kepala Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Utara harus ada keterbukaan informasi terhadap publik terkait beasiswa tersebut.
"Karna informasi fakta maupun penjelasannya yang berhak dapat dilihat dan dibaca untuk dapat disajikan dalam berbagai kemasan dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi,"terangnya
Lebih lanjut, keterbukaan informasi ini, telah diatur dalam undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 ayat (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
Mahasiswa ini berharap kepada Kepala Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh Utara agar berkomitmen dan bertanggung jawab untuk hal ini. "Karna program ini sangat di perlukan oleh mahasiswa yang kurang mampu,"imbuhnya
Apalagi menurutnya, adanya informasi pemotongan anggaran beasiswa tersebut akibat refocusing, untuk memastikan ini, masyarakat luas perlu tau akan kebenaran informasi tersebut dari pihak MPD,"tambahnya
Aris juga menilai, karenakan menunggu bantuan, berkemungkinab ada yang menunggu beasiswa sehingga tamat kuliahkarna sudah hampir setahun menunggu.
"Kepala MPD Aceh Utara jangan main-main dengan dana pendidikan tersebut, perlu di sampaikan kejelasan kepada publik kapan beasiswa tersebut cair dan apakah benar ada pemotongan untuk refocusing,"pungkasnya
(AR)
