Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI yang juga anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, mengatakan, saat ini Indonesia dan negara-negara di dunia dalam kondisi pandemi Covid-19 dan krisis, karena itu jangan sampai kondisi Indonesia diperburuk dengan kondisi utang yang besar.
“Jangan sampai Indonesia diperburuk dengan kondisi utang yang pasti akan menjadi beban, baik jangka pendek maupun jangka panjang,” katanya di Jakarta, Jumat (17/9/2021).
Pada kesempatan itu ia menyarankan beberapa strategi yang perlu segera diambil pemerintah dalam menyikapi ULN, yaitu pertama, koordinasi antara pemerintah dan BI harus diperkuat untuk memantau perkembangan dan memastikan ULN tetap sehat. Kedua, sangat penting untuk memegang komitmen kehati-hatian tingkat tinggi dalam mengelola ULN.
“Ketiga, skala prioritas dan akuntabilitas adalah harga mati, dan jangan mudah mengambil jalan pintas dengan menambah utang baru,” kata Anis.
Menurutnya, pemerintah juga jangan memaksakan menggunakan utang atau menambah utang untuk proyek yang tidak penting di tengah pandemi yang belum juga selesai. Ia kemudian menyoroti salah satu proyek yang menurutnya harus ditunda, yaitu proyek Ibu Kota Negara (IKN). Ia menyarankan proyek pembangunan IKN harus ditunda dulu.
Politisi perempuan senior dari PKS ini mengingatkan pemerintah agar melakukan pengelolaan utang dengan benar dan bijaksana. ULN, katanya, seharusnya dioptimalkan pengelolaannya dengan meminimalisasi risiko yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian, baik untuk saat ini maupun masa mendatang.
Anis tidak memungkiri bahwa tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga yang melampaui pertumbuhan PDB serta penerimaan negara, diakuinya banyak memunculkan kekhawatiran.
“Utang pasti akan menjadi beban berat di masa mendatang. Artinya pemerintah memang harus sangat serius dalam mengelola utang yang sudah ada, bukan dengan terus menambah utang,” kata Anis Byarwati. (ys_soel)
