"Tuduhan ini sudah sangat keterlaluan, Herri tidak bisa lagi dimaafkan. Sudah tak beretika dia berpolitik, seenaknya saja dia memfitnah seperti itu," ungkap Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut Yudha Johansyah dalam keterangan tertulis, Rabu (25/08/2021).
Didampingi sejumlah kader dan pengurus, seperti Ketua DPD FKKGD Sumut Borkat Hasibuan, Sekretaris Divisi Pengembangan dan Pengawasan Infrastruktur Partai Daerah Ahmad Kamil Lubis, Turedo Sitindaon, Pangeran SE, Masmedia Alam Gultom, Daratatik Damanik Mantan Wakil Bupati Simalungun juga Mantan Ketua DPC Sergai, dan Nurjannah Simantmjuntak Mantan Anggota DPRD Batubara 2 periode serta Mantan Ketua DPC, Yudha menegaskan Herri Zulkarnain harus bisa membuktikan tuduhannya tersebut.
"Yang mengatakan sejumlah kader dan pengurus DPD Partai Demokrat Sumut terlibat KLB Deliserdang itu Herri Zulkarnain, makanya kita minta dia untuk membuktikannya. Kalau dia tidak bisa membuktikan fitnahnya itu, sebaiknya dia bertanya langsung kepada Mas Sigit, Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat di Jakarta, biar jelas fitnah si Herri," kata Yudha.
Yudha pun berpesan agar Herri Zulkarnain sadar diri dan memperbaiki mental karakternya sebagai kader partai besutan Ketum AYH. "Pengakuan itu gambaran dari perbuatan, Herri harus paham itu," tegas Yudha.
Selama ini, sambung Kamil Lubis, tindak tanduk Herri Zulkarnain sebagai Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut juga sudah diketahui oleh semua kader dan pengurus. Kemampuannya sebagai pemimpin partai di Sumut tidak sampai ke akar rumput.
"Boleh ditanya di tingkat PAC sampai Ranting, apakah kader mengenal dia sebagai sosok ketua Partai Demokrat? saya rasa hanya segelintir yang mengenal dia, itupun hanya sebatas nama. Saya yakin tidak sampai 50 persen kader di akar rumput yang tahu nama Herri, karena Herri mentalnya manager, bukan leader," ujar Sekretaris DPW GP Ansor Sumut ini.
Tidak hanya itu, lanjut Pangeran SE, rekam jejak Herri Zulkarnain pun sudah diketahui sejak menjabat Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, hingga terjadinya KLB Deliserdang. Ia tidak sepenuh hati memimpin dan menghadapi gerakan KLB abal abal pimpinan KSP Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun (JAM) Cs, yang sudah diketahui dan dikabari oleh DPP Partai Demokrat, sejak jauh hari.
"Rekam digital kan ada, dan itu semua bisa dibuka di DPP jika Herri sesukanya mengatakan kader dan pengurus terlibat KLB Deliserdang. Herri memimpin Partai Demokrat di Sumut dengan gaya like and dislike. Gaya ini yang bisa merusak partai, makanya kita minta Herri membuktikan ucapannya," seru Pangeran.
Herri, menurut Pangeran, seharusnya melakukan konsolidasi partai sebagai Plt Ketua DPD Demokrat Sumut, dan bukan sebaliknya melakukan konflik politik dalam menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Ketum AHY. Ini membuktikan Herri telah gagal memimpin Partai Demokrat di Sumut.
"Contoh yang sangat jelas terjadi dan kita lihat bersama adalah faksi yang terjadi di Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut. Seharusnya Herri sejak awal sudah berbuat yang terbaik, sehingga faksi tersebut tidak terjadi. Tapi itulah yang kini sangat berdampak jelas pada Partai Demokrat di Sumut," katanya.
"Komunikasi politik internal partai saja sudah bisa diikur, apalagi kondisi partai saat ini. Sangat miris kita merasakan itu di Sumut, tidak ada kekuatan di fraksi," sambung Turedo Sitindaon.
Mantan Ketua GMNI Sumut ini pun berharap prahara internal Partai Demokrat di Sumut bisa segera berlalu, dan kembali menyatu untuk konsolidasi partai memyambut Pilpres dan Pileg 2024.
"Harapan itu sangat kita nantikan di Sumut, khusus ke DPP itu kita yakini pasti sudah memahami situasi dan kondisi partai ini pascaKLB Deliserdang, dan kita tidak mau begini terus kondisi Partai Demokrat di Sumut. Secepatnya kita berharap ada kebijakan dari Ketum AHY dan DPP di Jakarta untuk Demokrat Sumut," seru Turedo.(AVID)
