 |
| Foto : Ketua Badan Anggaran DPR RI HM Said Abdullah |
Jakarta, www.wartapembaruan.co.id – Indonesia untuk pertama kalinya berhasil ke luar dari zona resesi ekonomi dengan pencapaian angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021 yang mencapai 7,07 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau year on year (YoY).
Angka ini lebih besar dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2021 sebesar 0,74 persen YoY. Dengan demikian secara kuartalan atau quarter-to-quarter (QtQ), ekonomi Indonesia tumbuh 3,31 persen.
Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah di Jakarta, Jumat (6/8/2021), dengan pencapaian tumbuh sekitar 3,31persen, untuk pertama kalinya perekonomian Indonesia ke luar dari zona resesi sejak kuartal II 2020.
“Pencapaian ini patut disyukuri dan memberikan semangat bagi kita semua untuk memulihkan ekonomi yang telah diterpa pandemi Covid-19,” katanya. Ia juga mengapresiasi kinerja tim ekonomi dan keuangan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berhasil membawa Indonesia secara resmi ke luar dari resesi ekonomi.
Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2021 sebesar 7,07 persen secara year on year (YoY).
Menurut HM Said Abdullah, jika dilihat dari data BPS, banyak sektor yang tumbuh sebagai dampak dari kebijakan pemerintah selama kuartal 1 tahun 2021. Misalnya kebijakan diskon pajak (PPNBM) sehingga perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya tumbuh sebesar 37, 88 persen (YoY).
“Demikian juga sektor primer seperti perikanan dan peternakan tumbuh cukup besar. Sektor perikanan tumbuh 9,69 persen dan peternakan tumbuh 7,07 persen. Kemudian industri pengolahan yang menyumbang 19,29 persen PDB juga tumbuh signifikan, dan industri pengolahan tumbuh 6,58 persen,” katanya.
Politisi senior PDI Perjuangan itu menambahkan, desain APBN 2021 yang melanjutkan kebijakan “counter cyclical” juga berdampak bagus terhadap sektor konstruksi. Sektor ini tumbuh besar sebagai dampak dari realisasi belanja pemerintah pada konstruksi yang naik sebesar 50,22 persen pada tahun 2021 ini.
Sektor transportasi dan pergudangan yang sebelumnya terpukul akibat pandemi Covid-19, juga mengalami pertumbuhan. Sektor ini tumbuh 25,10 persen (YoY). Sumbangan terbesarnya adalah pertumbuhan angkutan udara yang mencapai 137,74 persen, dan angkutan rel 67,19 persen.
Menurut HM Said, sejalan dengan pertumbuhan sektor transportasi, sektor hotel dan restoran juga tumbuh 21,58 persen. Perhotelan tumbuh 45,07 persen dan restoran tumbuh 17,88 persen.
Kemudian dari sisi pengeluaran, tingkat konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 57 persen PDB telah ke luar dari zona resesi. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,93 persen, tumbuh cukup signifikan dibanding pada kuartal sebelumnya yang masih minus 2,22 persen. Pencapaian konsumsi rumah tangga ini melebihi pencapaian di sepanjang tahun 2019 dan 2020.
Namun menurut Ketua Banggar DPR RI itu, meskipun banyak sektor mengalami pencapaian yang menggembirakan, namun masih banyak pekerjaan yang harus dihadapi pada dua kuartal mendatang.
“Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat sejak 3 Juli hingga 9 Agustus 2021 untuk mengendalikan pertumbuhan Covid-19 diperkirakan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2021, dan kemungkunan akan masuk ke level kontraksi 1,7 hingga 2,0 persen,” katanya.
Karena itu HM Said Abdullah mengingatkan pemerintah untuk disiplin dalam menerapkan kebijakan PPKM Darurat sehingga target penurunan Covid-19 dapat tercapai. Jika berhasil, maka tingkat kontraksi ekonomi pada kuartal III 2021 tidak akan terlalu dalam, dan setelah tanggal 9 Agustus, PPKM Darurat tidak akan diperpanjang.
“Apabila PPKM Darurat tidak diperpanjang, maka saya perkirakan pada kuartal IV 2021, pertumbuhan ekonomi bisa kembali ke zona positif pada kisaran 4,7 -5,2 persen,” katanya.
Pemerintah juga harus mengantisipasi pertambahan tingkat kasus positif Covid-19 di desa-desa di Indonesia dan terkait data BPS yang menunjukkan sektor pertanian tanaman pangan terkontraksi sebesar 8,16 persen, yang bisa mengganggu terhadap ketahanan pangan nasional.
Hal lain, sebagai akibat dari penerapan PPKM, pemerintah harus mengefektifkan program bantuan sosial, khususnya untuk keluarga miskin. “Langkah ini untuk mengantisipasi kemungkinan kontraksi kembali terhadap tingkat konsumsi rumah tangga,” katanya.
Terakhir, seiring meningkatnya laju ekspor dan impor, yang pada kuartal II 2021 ekspor tumbuh 31,78 persen dan impor tumbuh 31,22 persen, pemerintah perlu mengantisipasi dengan langkah-langkah tepat, misalnya menghindari terjadinya kelangkaan kelangkaan peti kemas, peningkatan layanan Customs Excise Information System and Automation di Ditjen Bea Cukai, termasuk menghapus peluang adanya kegiatan pungutan liar.
“Saya mendorong pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita di sepanjang tahun 2021 sehingga dapat bertahan pada kisaran 3,3-3,8 persen dengan mempertimbangkan segala tantangan yang akan kita hadapi pada dua kuartal mendatang,” kata HM Said Abdullah. (ys_soel)
