Permasalahan tersebut di tegaskan Jayusman sudah selesai beberapa waktu silam, usai masyarakat menggelar aspirasi unjuk rasa.
Dirinya membeberkan jalur yang telah ditempuh yaitu hearing dan informal bersama pemerintah daerah, dimana pihaknya mendorong stakholders untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan tanah yang overlap di wilayah pantura.
Jayusman katakan persoalan tersebut sudah diselesaikan dengan baik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang. Dari sejumlah pengadu, ada bidang yang overlap Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) sudah selesai dan dikembalikan ke pemilik yang diputuskan oleh BPN.
"Kepala BPN Kabupaten Tangerang pada saat itu sudah mengintruksikan pihak warga atau perusahaan yang tanahnya terkena overlap NIB diminta untuk segera diurus. Sebagian besar sudah mengurus dan berhasil kondusif," papar Jayusman kepada wartawan, Selasa (10/9/2021).
Dirinya menyarankan bagi warga yang merasa tanahnya mengalami overlap NIB untuk segera diurus ke BPN Kabupaten Tangerang. Agar kepemilikan tanah ada kepastian hukum dan kemudian dibuatkan sertifikat.
"Itu intruksi dari BPN, agar selesai dengan baik dan disarankan untuk dibuatkan sertfikat," ujar Jayusman seraya menyebut dirinya yang mengawal persoalan tanah itu hingga tuntas.
Menyinggung narasi Mafia Tanah yang dihembuskan pihak tertentu, Politisi Partai Gerindra ini menegaskan tidak ada unsur mafia tanah di pantura.
"Kita ga bisa bilang Mafia Tanah seenaknya, sebab tanahnya kan masih dikuasai oleh masyarakat," pungkasnya.
Selaku Tokoh Masyarakat Pantura Kabupaten Tangerang, Jayusman merasa risih dengan beberapa belakang ini pihak tertentu menggiring opini isu Mafia Tanah marak di pantura ditengah progress pembangunan yang dilakukan pengembang atau investor untuk membantu pemerintah daerah mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
"Saya selaku warga pantura juga merasa risih. Bahkan investor juga dibuat risih dengan isu mafia tanah marak dipantura padahal nyatanya tidak ada kan. Malah, adanya investor di pantura membantu peran pemerintah daerah mendongkrak pertumbuhan ekonomi." ungkapnya.
"Jadi, jangan sampai mengganggu lah kepentingan-kepentingan orang pantura. Wilayah kita juga kan perlu dibangun pak, kalau ga ada pengembang bagaimana cerita, dengan keterbatasan APBD," tutup Jayusman.
