Jakarta, www.wartapembaruan.co.id – Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau Association of South East Asian Nations (ASEAN) diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar politik dan ekonomi di hadapan negara-negara di dunia. Keunikan perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara dan potensi besar pertumbuhan ekonomi kawasan layak dijadikan alasan untuk meningkatkan posisi tawar itu.
Harapan itu dikemukakan Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/8/2021) terkait peringatan hari jadi ke-54 ASEAN pada 8 Agustus 2021 lalu.
‘’Berbeda dengan Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Union (EU), ASEAN memegang prinsip non-intervensi terhadap sesama anggotanya, termasuk non-intervensi di bidang ekonomi dan politik. Dengan prinsip ini, ASEAN sangat unik karena anggota asosiasi boleh menganut sistem demokrasi liberal, otoritarianisme, bahkan komunisme sekalipun,’’ katanya.
Dengan keunikan seperti itu, lanjut Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, negara-negara Barat dan juga di belahan Timur mau tidak mau memiliki kepentingan besar terhadap keberadaan ASEAN.
Menurutnya, tidak adanya persyaratan agar negara-negara anggota mengikuti aturan yang telah ditetapkan untuk kepentingan bersama, seperti yang dialami EU dan organisasi regional lain, membuat ASEAN menjadi lebih elastis, dinamis, dan juga penuh tantangan.
"Prinsip non-intervensionis pada dasarnya sesuai dengan prinsip utama yang dianut bangsa Indonesia. Tapi di masa depan, di atas prinsip ini harus diletakkan prinsip kemanusiaan, seperti yang dinyatakan Bung Karno 'my nationalism is humanity',” katanya.
Menurut Ahmad Basarah, semangat kemanusiaan inilah yang nantinya bisa dijadikan alat oleh ASEAN untuk bersikap lebih tegas saat menghadapi krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Myanmar.
Ahmad Basarah yang juga dosen Pascasarjana Universitas Islam Malang menambahkan, jika keunikan regional yang dimiliki ASEAN diperkuat dengan prinsip kemanusiaan, ASEAN akan memiliki posisi tawar politik yang tinggi saat melihat krisis dunia seperti yang kini terjadi di Laut Cina Selatan (LCS).
“Sementara dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang baik, ASEAN juga memiliki posisi tawar ekonomi yang kuat berhadapan dengan organisasi-organisasi ekonomi dunia,” katanya.
Dikemukakan, ASEAN saat ini menjadi blok ekonomi strategis setelah bersama Tiongkok, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Australia menandatangani Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Cooperation (RCEP).
Kemitraan itu dicetuskan dalam KTT ASEAN di Bali pada 2011 dan menjadi kemitraan dagang terbesar di dunia, mencakup 30,2 persen GDP dunia, 27,4 persen perdagangan dunia, serta 29,8 persen Foreign Direct Investment (FDI) dunia. Kerja sama ini turut mencakup 29,6 persen populasi dunia, serta mencakup 2,2 miliar calon konsumen.
"Dengan potensi ekonomi sebesar itu, ASEAN dan mitranya bisa punya posisi tawar menghadapi perkembangan di Laut Cina Selatan. Jangan sampai ketegangan antara blok Barat dan Tiongkok itu merugikan ASEAN dan RCEP. Bahkan ASEAN idealnya dapat menjadi pihak yang turut mendorong penyelesaian persoalan di LCS, atau turut mendorong terciptanya keamanan dunia," kata Ahmad Basarah.
Blok Barat dan Tiongkok kini mengalami ketegangan di LCS setelah Tiongkok diprediksi akan menjadi hegemoni ekonomi baru dunia pada 2050. Pertumbuhan ekonomi negeri ini tetap berada di angka 2,3 persen di akhir 2020 pada saat ekonomi seluruh dunia terkena pandemi Covid-19. Kenyataan itu melahirkan kekhawatiran Barat bahwa Tiongkok akan menjadi pemain tunggal dalam perekonomian pasca-Covid-19.
Indonesia menjadi salah satu negara yang turut berkomitmen mendirikan ASEAN melalui deklarasi bersama di Bangkok pada 8 Agustus 1967 bersama Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Perkumpulan ini semakin membesar dengan bergabungnya Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Kamboja. Hingga kini ASEAN beranggotakan 10 negara. (ys_soel)
