Jakarta, Jakarta, Wartapembaruan.co.id – Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Martin Hutabarat Manggala, menyoroti pertanyaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses alih-status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta peserta memilih Pancasila atau Al-Qur'an. Martin menilai keduanya bukan hal yang bertentangan.
"Pancasila dan agama itu tidak bertentangan, tapi seiring dan saling mengisi. Orang yang seagama di Rusia, Tiongkok, Saudi Arabia, Amerika, dan Indonesia, caranya menyembah Tuhan sama atau tidak banyak berbeda di negara masing-masing," kata Martin kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/6/2021).
Ia menambahkan, setiap orang memiliki pandangan berbeda terkait suatu kebijakan di suatu negara. Dia berharap Indonesia pun memahami hal itu.
"Tapi dalam mengekspresikan hidup bermasyarakat pasti berbeda satu dengan yang lain. Misalnya soal hukum. Ada negara yang mengakui hukuman mati, tapi ada yang menolak hukuman mati, meskipun agama di negara tersebut sama," ujarnya.
"Ada negara yang melaksanakan hukuman mati dengan cara digantung. Ada dengan cara ditembak, disuntik, atau dengan menggunakan kursi listrik. Masing-masing negara berbeda. Karena itu, sejak awal, semua negara di dunia sudah memahami perbedaan-perbedaan itu," lanjut Martin.
Martin Hutabarat menilai Pancasila dan agama sudah menjadi hal terpenting bagi warga Indonesia. Agama merupakan penuntun setiap umat beragama, sedangkan Pancasila merupakan pedoman bagi warga negara.
Dikemukakan, rakyat Indonesia, sejak merdeka tahun 1945 sudah meletakkan posisi Pancasila dan agama secara pas dan tepat. Ibarat mata uang yang berbeda di kedua sisinya.
“Itu sebabnya, kita bisa menjaga NKRI tetap utuh sampai sekarang. Bagi Indonesia, jelas, agama adalah penuntun kita sebagai umat beragama dalam hubungan degan Yang Mahakuasa. Sedangkan Pancasila adalah pegangan kita sebagai warga negara dalam hidup bersama di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara," katanya.
Untuk itu, dia meminta pertanyaan Pancasila atau Al-Qur'an dihilangkan dalam TWK, sehingga tidak menimbulkan pro-kontra di masyarakat yang berkepanjangan.
"Dalam kaitan ini, untuk menghindari polemik pro kontra masyarakat yang tidak ada manfaatnya, saya menyarankan agar dalam tes wawasan kebangsaan ke depan, dihindari membuat pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah membandingkan agama, Al-Qur'an atau Alkitab dengan Pancasila," ujarnya. (yss)
