Bandung, Jawa Barat, Wartapembaruan.co.id -- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (PERKAHPI) Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D., CPL., CPCLE., ACIArb., CPM., CPrM., CPT., mengunjungi Ketua DPW Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia Provinsi Jawa Barat Alman Adi, S.H., MH., CPT., CPCLE., yang berlokasi di Jl. PH. H. Mustofa No. 70 Gedung Sanggabuana LT. 2B Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/6/2021).
Diketahui, Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Kontrak Indonesia (LSP HKI) yang sudah memperoleh Surat Keputusan Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui SK Nomor: KEP.1764/BNSP/X/2020 Tentang Lisensi Kepada Lembaga Sertifikasi Hukum Kontrak Indonesia dan Sertifikat Lisensi Nomor BNSP-LSP-1838-ID.
Menurut Ketua DPW PERKAHPI Jawa Barat, Alman Adi mengatakan, "LSP Hukum Kontrak Indonesia merupakan satu-satunya Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Kontrak dengan status LSP Pihak Ketiga (LSP P3) yaitu LSP yang dibentuk oleh Asosiasi/Perkumpulan Profesi Ahli Hukum Kontrak. LSP ini juga adalah LSP yang memiliki nama yang spesifik yaitu Hukum Kontrak Indonesia," terangnya.
"Adapun pertemuan kali ini, kedatangan Bapak Sabela Gayo selaku Ketua Umum DPP PERKAHPI selain bersilaturahmi juga sekalian membicarakan teknis Pelatihan Uji Kompetensi terhadap peserta yang sudah memenuhi syarat," ucapnya.
"Selain itu, Jawa Barat juga akan mengadakan Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan lainnya yang kali kedua yang sesuai rencana akan dilaksanakan pada akhir Juli 2002," ungkap Alman Adi yang juga diketahui sebagai Direktur Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Amanat Keadilan (LKBH AMAN).
Ditempat yang sama, Ketua DPP PERKAHPI Sabela Gayo menyampaikan, "Kunjungan saya yang pertama kali ini adalah dalam rangka silaturahim dengan Ketua DPW PERKAHPI Jawa Barat sekaligus untuk mendiskusikan rencana penyelenggaraan Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan dan Uji Kompetensi Hukum Kontrak di Kota Bandung, Insyaallah akan kita selenggarakan pada akhir Juli 2021 ," terangnya.
"Untuk para peserta sendiri bisa berasal dari berbagai kalangan, pertama dari praktisi-praktisi hukum baik itu advokat konsultan hukum, praktisi pengadaan barang dan jasa baik swasta maupun pemerintah khususnya dari pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran pejabat pembuat komitmen dan pelaku pengadaan barang jasa lainnya," ungkap Sabela Gayo.
"harapannya adalah bahwa Pelaksanaan Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan dan Uji Kompetensi ini akan memberikan pengetahuan dan keterampilan di Bidang Hukum Kontrak yang spesialis pengadaan barang dan jasa, apalagi untuk kalangan pemerintah khususnya pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan juga pejabat pembuat komitmen diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi terkait dengan pengadaan barang dan jasa atau hukum kontrak pengadaan paling lambat Desember 2023," ucapnya.
"Nah, dengan adanya Penyelenggaraan Pelatihan dan Uji Kompetensi ini khususnya Uji Kompetensi yang berbasis sertifikatnya dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP tentu ini akan memperkuat kompetensi dan memberikan satu pengakuan kompetensi kepada pelaku Pengadaan Barang Jasa maupun Praktisi Hukum khususnya Praktisi Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di Jawa Barat pada khususnya maupun di seluruh Indonesia," kata Sabela.
Profile Sabela Gayo :
Direktur LSP Hukum Kontrak Indonesia https://lsphki.com/, Direktur Eksekutif Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI) https://ippi-indonesia.com/, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (DPN APPI) Periode 2016-2021, http://dpnappi.org President International Federation of Procurement Bar Association (IFPBA) https://ifpba.org/, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (PERKAHPI) https://perkahpi.com/, dan Advokat Senior di Kantor Hukum Sabela Gayo & Partners (SGP) di Jakarta, www.sabelagayolawfirm.com
(Redaksi)
