Sembilan Lompatan Besar itu terdiri atas transformasi BLK; link and match ketenagakerjaan; transformasi program perluasan kesempatan kerja; pengembangan talenta muda; perluasan pasar kerja luar negeri; visi baru hubungan industrial; reformasi pengawasan; ekosistem digital SIAP Kerja; dan reformasi birokrasi.
"Sembilan lompatan ini guna merespons berbagai perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem digitalisasi yang juga berimplikasi terhadap dunia ketenagakerjaan," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, saat membuka Rapat Kerja Teknis Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2021 secara virtual di Jakarta, Rabu (16/6/2021) malam.
Sekjen Anwar mengingatkan, semua unit kerja di lingkungan Kemnaker agar selalu berkolaborasi. Sebab, melalui kolaborasilah implementasi sembilan lompatan Kemnaker berjalan dengan optimal.
Pada kesempatan itu, ia pun mengapresiasi Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Ketenagakerjaan atas konsistensinya membangun koordinasi dan konsolidasi implementasi 9 Lompatan Besar Kemnaker ini.
Hal baik yang digagas Barenbang Ketenagakerjaan ini dapat menjadi sumber semangat dan inspirasi bagi unit kerja lainnya di Kemnaker untuk meningkatkan kerja sama, membangun sinergi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita besar bersama untuk pembangunan ketenagakerjaan yang lebih baik, ucap Antara Sanusi.
Sementara itu, secara terpisah di Makassar, Sulawesi Selatan, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, menyatakan kesiapannya berkontribusi dalam semua agenda kebijakan 9 Lompatan Besar Kemnaker.
Bahkan, saat ini pihaknya telah melakukan pemetaan terkait agenda, detail agenda, hingga level detail aktivitas untuk mengimplementasikan 9 Lompatan Besar Kemnaker dalam program dan kegiatan Barenbang Ketenagakerjaan.
Tantangan yang ada saat ini tidak hanya dari sisi perubahan karena revolusi industri, namun juga tantangan yang lahir sebagai dampak pandemi yang terjadi di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia," kata Bambang.
Menurutnya, hal tersebut pasti membawa pola perubahan yang signifikan terhadap aspek ketenagakerjaan. Disrupsi digital dan pandemi Covid-19 menuntut pemerintah, khususnya Kemnaker untuk cepat tanggap dalam menghadapi dinamika yang ada.
"Oleh karena itu, transformasi pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya dijalankan melalui cara-cara biasa yang konvensional, tetapi harus dengan cara-cara cepat, inovatif, kreatif, namun tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar cita-cita pembangunan ketenagakerjaan yang digagas dapat terwujud," pungkas Bambang. (Azwar)
