Diskusi interaktif antar legislatif, eksekutif dan mahasiswa di Banda Aceh tersebut berlangsung sangat hangat namun tetap mematuhi Protokol Kesehatan (Protkes).
Mahasiswa Aceh, Sulthan Alfaraby yang diberikan kesempatan berbicara mengatakan bahwa perlunya keterlibatan berbagai pihak untuk ikut andil dalam ranah pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan Migas di Aceh.
"Keterlibatan kampus dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam membahas potensi Migas di Aceh sekaligus mengelola upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran rakyat Aceh sangat perlu. Kedepannya, mereka harus ada dalam diskusi seperti ini karena stakeholder itu saling berketerkaitan", sarannya.
Menurut dia, keberadaan industri Migas di Aceh haruslah berpihak kepada masyarakat kecil, yang dalam hal ini diharapkan mendapatkan dampak positif yang besar dari Migas.
"Aceh itu besar potensinya, banyak uang dan kelebihannya juga sangat luar biasa. Yang herannya, kenapa Aceh saat ini belum sejahtera. Kita harapkan, keberadaan industri Migas sebagai salah satu potensi besar di Aceh dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat kecil dan menjadikan Aceh sebagai tanah makmur dari hasil alam yang berlimpah", tambahnya.
Alfaraby juga menyinggung data BPS soal kemiskinan di Aceh yang tergolong tinggi, padahal potensi Aceh sangat banyak yang bisa dimanfaatkan dan dinikmati oleh orang Aceh sehingga kesejahteraan rakyat bisa terwujudkan.
"Menjadi PR penting bagi kita semua bagaimana caranya Aceh keluar dari garis kemiskinan. Data BPS mengungkapkan (tingkat kemiskinan) itu. Selain itu, kesungguhan pemerintah dalam memberdayakan Sumber Daya Manusia di Aceh sangatlah perlu. Sehingga, kita tidak menjadi semut yang mati dalam gudang gula. Aceh itu kaya, semuanya kita punya. Tapi, harus tepat dikelola secara mandiri", tutupnya.
