Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Minister of Social Affairs and Employment, Wouter Koolmees.
Salah satu pembahasan dalam pertemuan bilateral itu adalah kerja sama terkait perlindungan sosial yang telah berakhir masa berlakunya. Pemerintah Belanda mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia untuk bersama melakukan evaluasi dan perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) tersebut.
"Kami menyambut baik rencana evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial. Dengan kerja sama ini, kami yakin kedua negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja,” kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah, dalam keterangan pers di Catania, Italia, Jumat (25/6).
Hal lain yang dibahas, menurut Hindun, adalah rencana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor nurse dan caregiver (perawat) ke Belanda. Peluang kerja sebagai nurse dan caregiver bagi PMI di Belanda terbuka luas. Pasalnya, saat ini Belanda sedang membutuhkan perawat dalam jumlah besar karena meningkatnya penduduk usia tua.
"Ini tentu menjadi peluang bagus untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia pada sektor kesehatan nurse dan caregiver," ujar Hindun.
Staf Khusus Menaker lainnya, M. Reza Hafiz Akbar, mengatakan, terkait dengan Presidensi Indonesia di Employment Working Group (EWG) pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia mendapat dukungan dari Pemerintah Belanda untuk kesuksesan Presidensi di tahun depan.
Pemerintah Belanda memberikan dukungannya, khususnya terhadap 2 (dua) isu yaitu sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work, guna mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program pelatihan kerja dan penyediaan perlindungan sosial.
"Isu kedua terkait dengan human capacity development for sustainable growth of productivity, di mana Pemerintah Belanda memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia bahwa program pelatihan kerja bukan hanya tanggungjawab pemerintah, namun juga semua pihak termasuk pemberi kerja dan serikat pekerja," kata Reza.
Isu yang dibahas lainnya, tambah Reza, terkait dengan pelatihan vokasi berbasis komunitas yang menjadi salah satu isu prioritas Indonesia. Tercatat Kemnaker hingga tahun 2021 telah mendirikan 2.127 BLK Komunitas guna peningkatan SDM Indonesia. "Pemerintah Belanda akan mendukung program ini sehingga dapat menjadi solusi dalam pengembangan kompetensi berbasis komunitas sosial," ucap Reza.
"Pemerintah Indonesia menyambut baik potensi-potensi kerja sama yang dapat dijalin antar kedua negara dalam mendukung implementasi isu-isu prioritas dimaksud," pangkasnya. (Azwar)
