“Pemerintah seharusnya juga melakukan sosialiasi dan komunikasi yang lebih baik kepada masyarakat ihwal larangan mudik pada Lebaran tahun ini,” kata Syarief Hasan sebagaimana diberitakan di situs berita MPR RI, Minggu (9/5/2021).
Ia kemudian menunjuk adanya video viral yang menggambarkan ratusan pemudik bermotor menerobos aparat kepolisian yang berjaga-jaga di jalan utama Karawang, Jawa Barat, Jumat (7/5/2021) lalu.
Pemudik seharusnya tahu bahwa Pemerintah telah membuat kebijakan larangan mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021. Sebelum dan sesudah tanggal tersebut, masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan pergerakan dan kegiatan di luar daerah, kecuali perlu dan mendesak.
Menurut Wakil Ketua MPR RI itu, lonjakan mudik lebaran di tengah Pandemi Covid-19 tetap terjadi karena pesan pemerintah tidak tersampaikan dengan baik.
"Pesan dan urgensi pelarangan mudik lebaran dikarenakan potensi peningkatan kasus Covid-19 yang tinggi tidak tersampaikan dengan baik, sehingga tetap terjadi mudik di beberapa daerah," kata Syarief Hasan.
Menurut anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pelarangan mudik dengan alasan pandemi Covid-19 juga mulai berkurang karena kebijakan pemerintah yang menurut penilaiannya kontradiktif.
"Pemerintah melarang mudik lebaran, namun di sisi lain membiarkan WNA dari China masuk ke Indonesia sebagaimana yang tersebar di berbagai pemberitaan," katanya.
Menurutnya, kebijakan yang kontradiktif tersebut membuat masyarakat abai terhadap arahan pemerintah. Ia berpendapat, pemerintah harusnya memberikan teladan yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat percaya dan mengikuti kebijakan pelarangan mudik di tengah pandemi Covid-19 tersebut.
Namun demikian ia menilai, langkah pelarangan mudik lebaran oleh pemerintah sudah tepat, terutama untuk meminimalisasi potensi penyebaran Covid-19. Ia juga mengatakan, masih tingginya angka positif Covid-19 di Indonesia mesti menjadi perhatian utama pemerintah.
Hanya saja ia mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi yang baik kepada masyarakat terkait pelarangan mudik lebaran tahun ini
“Pemerintah juga harus lebih tegas dalam pengimplementasian protokol kesehatan dan pembatasan masuknya WNA dari episentrum Covid-19 yang diikuti dengan optimalisasi program vaksinasi bagi masyarakat yang rentan,” kata Syarief Hasan. (yss)
