Bandung, Wartapembaruan.co.id - Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bandung atau dikenal dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Bandung melaksanakan pencanangan sebagai zona integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (MWBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
"Saat ini BLK Bandung tengah mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani WBBM) untuk meningkatkan pelayanan pelatihan kepada masyarakat," ungkap Kepala BBPLK Bandung, Aan Subhan, dalam sambutannya pada acara "Pencanangan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bandung Sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (MWBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)", Jumat (19/3/2021) di kantor BBPLK Bandung, Jalan Gatot Subroto.
Aan memastikan semua masyarakat dapat mengikuti pelatihan di BBPLK Bandung dengan mendaftar melalui website Sistem Ketenagakerjaan (Sisnaker) tanpa gratifikasi dalam proses pelayanannya.
"Saya berharap dengan adanya zona integritas ini kita dapat melayanai masyarakat dengan baik, terutama masyarakat yang ada di Jawa Barat dan Indonesia. Jadi, saya pastikan tidak akan ada layanan yang berbau gratifikasi," tegas Aan.
Menurut Aan, setiap tahun BBPLK Bandung memberikan pelatihan kepada sekira ribuan masyarakat agar bisa langsung terserap oleh industri. Untuk itu, lanjut Aan, BBPLK Bandung menjalin kerja sama dengan sejumlah industri untuk penempatannya.
"Program pelatihan yang diberikan BBPLK Bandung disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini. Bahkan, untuk tahun ini BBPLK Bandung sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah industri untuk penempatannya," ujar Aan.
Aan menambahkan pihaknya selama ini sudah bekerjasama dengan berbagai industri dan tahun ini akan ada sekira 3.500 orang yang diberikan pelatihan di BBPLK Bandung.
"Setiap tahun, sekira 72 persen alumni kami langsung terserap di Industri dan tersebar di Indonesia, tidak hanya di Bandung maupun di Jawa Barat saja," tutur Aan.
Sementara itu, Plt. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Ruslan Irianto Simbolon menjelaskan, pencanangan zona integrasi sudah mulai digencarkan oleh Kemnaker melalui Inspektorat Jenderal.
Ada sembilan lompatan besar yang dicanangkan Menaker Ida Fauziyah yakni reformasi birokrasi, ekosistem digital SIAP kerja, transformasi BLK, link and match ketenagakerjaan, serta tranformasi program perluasan kesempatan kerja. Juga pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri, visi baru hubungan industrial, dan reformasi pengawasan.
"Sembilan lompatan ini buat mengantisipasi adanya bonus demografi, dampak pandemi, sehingga dunia ketenagakerjaan Indonesia tidak mengalami disrupsi dan otomasi," jelas Irianto Simbolon.
Menurut Irianto Simbolon, Zona Integritas, berarti predikat yang diberikan kepada instansi yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi. Khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Zona integritas mempunyai tujuan dan target enam area perubahan pada komponen pengungkit, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan pelayanan publik," pungkas Ruslan Irianto Simbolon.
Sekretaris Inspektorat Jenderal (Ses Itjen) Kemnaker Estiarty Haryani mengatakan agar menjadi tanggung jawab bersama dalam membangun pelayanan publik yang baik untuk BBPLK Bandung diperlukan kerja sama tim yang kompak dalam satuan kerja (Satker).
Semua perangkat kerja akan melihat sosok kepemimpinan kepala BBPLK dalam membangun dan meningkatkan pelayanan publik dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Estiarty.
Hal ini, menurut Estiarty, akan menjadi rujukan bagi masyarakat sebagai sarana memperbaiki pelayanan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik secara lebih cepat, murah, aman, dan lebih dijangkau.
"Melalui standarisasi pelayanan internasional dalam unit pelayanan, diharapkan mampu menaikkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik," ujar Estiarty.
Hadir dalam acara tersebut yakni Irjen Kemnaker, Ruslan Irianto Simbolon; Ses Itjen Kemnaker, Estianty Haryaty; Inspektur wilayah 1 Kemnaker, I Nyoman Darmanta; Kadisnaker Provinsi Jabar, Rahmat Taufik Gasardi; Kadisnaker Kabupaten Bandung, Rukmana; Deputi wilayah Jawa Barat BPJAMSOSTEK, Dodo Suharto; Asisten Deputi wilayah bidang umum dan SDM BPJAMSOSTEK, Oki Widya Gandha; Kepala BLK Lembang, Tuti Haryanti; Kepala BLK Sumedang, Irma Dewi Agustin; Kepala BLK Tasikmalaya, Eman Sulaeman; Perwakilan PT KAI; Manager HRD PT. Pudak, Kesi Handayani; Service Eduction Yamaha Jawa Barat, Dodih Sutriono; Manager HRD. PT. Langgeng Teknik, Sri Rahayu.
Pencanangan sebagai zona integritas ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai satuan kerja (Satker) BBPLK Bandung. (Azwar)
