Oleh: M. Rizal Fadillah (Pemerhati Politik dan Keagamaan)
Berita kejutan beberapa waktu lalu adalah penunjukkan KH Said Aqil Siradj Ketum PBNU menjadi Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI). Menteri BUMN Erick Tohir yang memilih dan menunjuknya. Kejutan ini membuat wajah umat semakin muram, bukan bahagia.
Sebagai figur publik dan pemimpin umat wajar jika penunjukkan Kyai Agil Siradj sebagai Komisaris Utama PT KAI dikritisi. Mungkin bagi pribadi yang bersangkutan dapat menjadi nilai tambah, tetapi kaitan keumatan justru sebaliknya. Kyai atau ulama dikesankan telah dilempar kesana-sini oleh pemegang otoritas kekuasaan. Sebagai Komut sebuah perusahaan, sudah pasti menjadi Aqil Siradj subordinat Kementrian BUMN. Bawahan Menteri.
Kyai Ma’ruf Amin yang kini menjabat sebagai Wapres saja ternyata tidak bagus kredibilitas dan integritas dirinya. Merosot kewibawaan keulamaannya. Masuk ke dunia yang tidak dikuasai dan memang bukan bidangnya. Kasihan sering jadi bahan olok-olok. Orang tidak melihat sebagai ulama dan tokoh MUI tetapi Wakil Presiden. Jabatan yang terbuka untuk dikritik seluruh rakyat Indonesia.
Bagi-bagi jabatan adalah ciri rezim Jokowi yang paling menonjol. Di samping hadiah, maka jabatan yang dibagi menjadi sarana kooptasi atau pelumpuhan baik diri maupun pengikut. Kompetensi dan profesionalisme dinomorduakan, yang didahulukan adalah kepentingan politik. Inilah buruknya pemerintahan kini dan ini pula buruknya tokoh-tokoh yang siap untuk dilumpuhkan.
Skeptisme berdasarkan pengalaman dan bidang yang digeluti selama ini, maka tantangan untuk membangkitkan PT KAI tidaklah mudah. Benar bahwa bangkit bukan ditentukan oleh seorang Komut, tetapi keberadaannya harus berdaya guna. Jika tidak, dalam agama namanya mubazir dan itu adalah saudaranya Setan.
Entah misi apa yang diamanatkan mungkin aspek keagamaan. Cuma masalahnya tokoh kontroversial ini melihat agama dalam kacamata minor. Menurut sang Kyai bangsa ini bermartabat dan dihargai orang jika berakhlak mulia dan berbudaya bagus, bukan agamanya. Ataukah penempatannya hanya sebagai bemper dari masalah sosial yang muncul dari perkeretaapian ? Misal gagalnya proyek Kereta Api cepat kerjasama China?
Apapun alasan misi yang diembannya tetapi nampaknya penempatan seorang Ketua Umum lembaga keagamaan seperti Nahdhatul Ulama yang dihormati dan disegani ditugaskan untuk menjadi Komisaris PT Kereta Api Indonesia (KAI) menjadi kurang pas. Ada penggerusan nilai keulamaan. (Azwar) Bandung, 10 Maret 2021
