"Bukan Tiongkok saja yang banyak masuk tapi harus diimbangi juga produk kita juga dikirim ke luar," kata Ketua Umum Kadin Eddy Ganefo usai pelantikan Pengurus Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) di Jetski Cafe, Jakarta Utara, Sabtu (20/3).
Program tersebut bertujuan untuk mendukung dan mencetak calon eksportir siap ekspor. Dengan memberikan pembinaan sehingga mengangkat usaha-usaha tersebut menjadi naik.
"Kita berharap mereka langsung sebagai eksportir kita bina sehingga mereka akan menjadi besar. Dengan demikian harapan kami Komite Tiongkok bisa membina UMKM Indonesia," ujar Eddy.
Jumlah UMKM secara nasional tercatat sekitar 64 juta.
Sementara untuk jumlah UMKM ultra mikro go online baru menyentuh 14,6 persen atau setara 9,4 juta dari keseluruhan.
"Karena jumlah UMKM itu ada 64 juta. Jadi kalau ini dibina. Maka kita akan takut lagi dengan adanya goncangan ekonomi. Artinya pondasi kita sangat kuat," jelas Eddy.
Pemberdayaan UMKM terbukti menjadi penggerak roda perekonomian nasional dan fundamental ekonomi nasional. Selain itu, dapat menjadi pahlawan devisa karena melakukan eskpor sendiri.
"Sehingga UMKM kita akan kuat dan menjadi pilar ekonomi bangsa ini. pabila mereka bisa melakukan bersama-sama dalam produk ini. Jadi mereka akan menghasilkan devisa," tandasnya.
Ketua Umum KIKT Benny Kurniajaya mengungkapkan bahwa saat ini Tiongkok merupakan negara terbesar ketiga yang melakukan investasi ke Indonesia.
"Jadi kita akan mengusulkan pembentukan join working group for trade guna memfasilitasi hambatan perdagangan dan dibukanya kembali produk-produk UMKM ke pasar Tiongkok," jelas Benny.
KIKT akan menggalang kerja sama dengan Kadin daerah di 34 provinsi untuk pendataan dan penggalangan produk-produk unggulan UMKM tujuan ekspor ke Tiongkok. BPS mencatat neraca perdagangan pada 2020 mengalami surplus USD 21,7 miliar.
